Rabu, 01 April 2015
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun.      SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN EMIL SALIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP , DISINI ANDA DAPAT MENDOWNLOAD PERATURAN LINGKUNGAN SEBANYAK 2215 DALAM VERSI INDONESIA DAN INGGRIS, BUKU SEBANYAK 1006, LAPORAN SLHD SEBANYAK 450 BUKU, KLIPING SEBANYAK 2676 INFORMAS      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Rabu, 01 April 2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menargetkan 12,7 juta hektar perhutanan sosial. Sebagian pihak menilai target ini rendah, tetapi ada pula yang menilai terlalu ambisius apabila becermin pada capaian pemerintahan lalu. Namun, kedua pihak sepakat program ini penting untuk memberi akses kelola kawasan hutan bagi komunitas masyarakat atau masyarakat adat."Target ini hanya akan jadi janji politik jika tak ditunjukkan langkah nyata kebijakan, kelembagaan, dan penganggaran," kata Hasbi Berliani, Manajer Program Kemitraan, Senin (30/3), di Jakarta, pada Lokakarya Strategi Strategi Kerja Sama Masyarakat Sipil untuk Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat dan Wilayah Kelola Rakyat. Ia menunjukkan, target perhutanan sosial pada pemerintahan sebelumnya hanya tercapai 646.000 ha dari target 2,5 juta ha. Kendala ada pada keberpihakan pemerintah daerah atau birokrasi di Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK). KLHK kini membatasi waktu birokrasi permohonan penetapan areal kerja perhutanan sosial 90 hari, termasuk 30 hari finalisasi peta. Selain itu, perhutanan sosial dikerjakan birokrasi setingkat eselon I, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Langkah itu belum sanggup mengakselerasi tantangan seperti sistem layanan terpadu daring dan penyesuaian dengan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi mandat pengelolaan hutan dari kabupaten/kota ke provinsi.Dari anggaran, anggaran 2015 baru 0,6 persen dari total anggaran di KLHK (Rp 40 miliar). "Kebutuhan untuk mengejar target 12,7 juta ha sedikitnya 8 persen dari anggaran KLHK," katanya. Chalid Muhammad, Ketua Badan Pengurus Perkumpulan HuMa, kecewa dengan target 12,7 juta ha. "Jauh dari janji 30 persen wilayah hutan (40 juta ha) dikelola rakyat," kata Chalid. Target minimal bisa mencapai 40 juta ha jika dikerjakan serius. Ia menggambarkan hak kelola hutan desa dengan asumsi 1.000 ha diberikan kepada kurang dari separuh jumlah desa di dalam kawasan hutan. "Kita harus menjaga agar target ini benar-benar diberikan kepada masyarakat, bukan spekulan," ujarnya. Menurut Kepala Subdirektorat Pengembangan Hutan Desa KLHK Joko Pramono, pemerintah serius memberi hak kelola kepada masyarakat melalui perhutanan sosial. "Dalam struktur baru (Ditjen PSKL), ada direktorat akses dan direktorat pemberdayaan yang tak hanya memberikan akses, tetapi kemampuan kepada masyarakat," katanya. Namun, ia juga mengingatkan sebagian besar hutan adat berada di wilayah hutan konservasi. "Jangan sampai hutan adat juga untuk sawit. Dukungan pada kelangsungan ekosistem harus diperhatikan," katanya. Target 12,7 juta ha meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan kemitraan, dan hutan adat. Keberadaan hutan adat konsekuensi dari putusan MK No 35/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara...SUMBER, KOMPAS, RABU, 1 APRIL 2015
Rabu, 01 April 2015
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempermudah penyediaan infrastruktur, khususnya waduk dan saluran irigasi yang menggunakan kawasan hutan. Kemudahan itu di antaranya penggunaan mekanisme izin pinjam pakai, bukan tukar-menukar kawasan hutan. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibolehkan mengerjakan konstruksi sambil izin berproses. Bahkan, KLHK hanya mewajibkan dokumen upaya kelola/pantau lingkungan (UKL/UPL), bukan analisis mengenai dampak lingkungan (izin lingkungan). "Kemudahan itu sudah dilaporkan ke Presiden," kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Selasa (31/3), di hadapan Komisi V DPR menanggapi kesulitan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyelesaikan target proyek bendungan yang menggunakan kawasan hutan. Namun, Siti mengatakan, dispensasi perizinan diperbolehkan diikuti persetujuan notariat untuk memastikan perizinan diselesaikan. "Jangankan untuk Kementerian PUPR yang (luasnya) kecil, untuk 4,1 juta hektar lahan reforma agraria di Kementerian Desa (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan 1-2 juta hektar di Kementerian Pertanian saja disiapkan," katanya. Basuki merinci, pembangunan 16 bendungan/dam yang sedang berproses saat ini memangkas 2.412 hektar kawasan hutan. Tahun 2015, pembangunan 13 dam membutuhkan 1.437 hektar. Adapun periode 2016-2019 akan dibangun 36 bendungan yang butuh 10.087 hektar kawasan hutan. Sementara Pembangunan irigasi menggunakan 110.570,54 hektar. Infrastruktur pendukung kemandirian pangan itu berada di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.Basuki menambahkan, Kementerian PUPR baru mengajukan 8 dari 15 waduk yang akan dibangun tahun 2015. Pengajuan akan disertai peta untuk mempermudah pengurusan. Siti menegaskan, 26 Januari-27 Maret 2015, terbit 78 izin di kawasan hutan untuk kebutuhan migas, mikrohidro, dan listrik. Secara terpisah, aktivis Greenpeace Indonesia, Muhammad Teguh Surya, menyayangkan kemudahan izin oleh KLHK. "Pembangunan waduk dengan skala besar dan berada di kawasan hutan akan berdampak pada lingkungan. Tidak cukup dengan UKL/UPL, apalagi pembangunan bisa dilakukan sebelum izin keluar. Ini bisa jadi preseden buruk," katanya. Perlu keberanian demi mengutamakan keselamatan rakyat...SUMBER, KOMPAS, RABU, 1 APRIL 2015
SIAPKAN RUU YANG BERKEADILAN
MENCIPTAKAN KOTA AGROPOLITAN RAMAH LINGKUNGAN
55 RIBU WARGA DEPOK PICU PENCEMARAN
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Peraturan Perundangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Provinsi
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
KELOMPOK HOBI (LSM)
Orang-orang yang mencintai kehidupan alam dan terdorong untuk melestarikannya, seperti himpunan pencinta alam, penjelajah gua, penye-lam laut, pengamat burung pecinta tanaman langka, dan sebagainya.
Guest User
Member User
Total User
Hits21736887 Hits
Today606 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!