Rabu, 02 September 2015
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun. Untuk Cara pembayaran dapat dilihat menu KEANGGOTAAN pada submenu JENIS KEANGGOTA      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Kamis, 03 September 2015
Target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia tak akan tercapai sepanjang pemenuhan kebutuhan listrik masih dari batubara. Pemerintah diminta meninjau ulang proporsi pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang mendominasi pembangunan kelistrikan 35.000 megawatt. Pengkaji Pertambangan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Pius Ginting, mengatakan, pemakaian batubara di Indonesia tanpa rem. Sumber daya alam terbatas itu dieksploitasi tanpa mempertimbangkan cadangan energi dan fakta dampak pada lingkungan dan kesehatan serta ruang kelola masyarakat. "Kami mendorong pemerintah mempercepat puncak penggunaan batubara sebelum 2030," ujar Pius pada diskusi publik "Mengkaji Sektor Energi Batubara dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (INDC) Indonesia", Rabu (2/9) di Jakarta. Diskusi menghadirkan Arif Fiyanto (Greenpeace Indonesia) dan penanggap dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Togu Pardede. Bappenas memprediksi, tahun 2030 emisi Indonesia, yang kini didominasi alih fungsi hutan/lahan, akan beralih ke sektor energi yang mengikuti tren pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. Itu harus diantisipasi pengembangan energi baru terbarukan. Secara global, Indonesia menjadi pengemisi karbon dioksida terbesar keenam dunia (2012), sebanyak 4,5 persen emisi global. Dari jumlah itu, emisi CO2 terkait energi mencapai 25 persen yang hampir separuh bagian berasal dari pembangkit listrik. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan kelistrikan 35.000 MW. Hampir 20.000 MW bersumber batubara, yang sebanyak 17.000 MW dibangun swasta atau non-PLN. Arif Fiyanto, Koordinator Regional Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara di Indonesia, mengatakan, pemerintah terjebak isu "teknologi batubara bersih". Tak heran, INDC masih mengharapkan penerapan teknologi bersih dalam implementasi PLTU batubara. Arif mencontohkan, teknologi superkritikal PLTU 550 MW sepanjang 25 tahun akan melepas 150 juta ton CO2, 470.000 ton metana, 7.800 kg timbal, 54.000 ton NOx, 64.000 ton SOx, dan 1.260 kg merkuri. "Upaya mengurangi emisi karbon sesuai komitmen di INDC tak akan tercapai dengan tren ini," ujarnya. Menanggapi paparan Walhi dan Greenpeace, Togu Pardee yang juga Deputi Direktur Geologi, Pertambangan, dan Geothermal Bappenas mengatakan, penggunaan batubara untuk konsumsi dalam negeri akan ditingkatkan signifikan dari 24 persen menjadi 60 persen. Sebelumnya, 80 persen batubara diekspor. "Daripada menyumbang ketahanan energi negara lain, kita bakar di sini saja untuk memenuhi kebutuhan energi nasional," ujarnya. (ICH) ..........SUMBER, KOMPAS, KAMIS 3 SEPTEMBER 2015, HALAMAN 13
Kamis, 03 September 2015
Membawa dokumen kontribusi nasional yang diniatkan atau INDC yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo Senin (31/8), Indonesia menginginkan posisi adil dalam upaya mengatasi perubahan iklim secara global. Masyarakat diminta memberi masukan pada rancangan INDC tersebut. "Kita mau adil. Jangan kita disuruh selesaikan problem yang mereka (negara maju) bikin pada saat mereka membangun industrinya," ujar Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja pada acara Dialog Perubahan Iklim Jelang Paris COP-21 di Jakarta, Rabu (2/9). Narasumber lainnya, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar. Indonesia menetapkan angka penurunan 29 persen dari kondisi tanpa intervensi (business as usual/BAU)-sesuai dengan proyeksi komitmen saat ini, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca 26 persen hingga tahun 2020. Jika komitmen diteruskan, akan tercapai 29 persen. Penurunan emisi 26 persen itu, menurut Siti Nurbaya, sudah tercapai 83-85 persen. Pada Pertemuan Para Pihak (COP-20) Konferensi Perubahan Iklim di Warsawa, Polandia, disepakati setiap negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) mengajukan INDC, niatan setiap negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca masing-masing. Sarwono menyebut INDC Indonesia "fair dan ambisius". Mengenai ambisius, Sarwono menggarisbawahi, INDC Indonesia lebih kompleks dan lebih berat dibandingkan banyak negara lain karena ada bencana lain, misalnya letusan gunung berapi. "Yang tidak bisa dijawab dengan mitigasi," katanya. Menurut dia, dari 59 negara yang sudah mendaftarkan INDC mereka, hampir tidak ada yang menyebut adaptasi. Indonesia perlu melihat negara-negara lain yang punya kepentingan sama untuk beraliansi. Persoalan yang dihadapi Indonesia juga amat kompleks dan jauh lebih berat. Indonesia merupakan negara pemilik pantai terpanjang nomor dua di dunia. Kawasan pantai amat rentan terhadap perubahan iklim karena ancaman kenaikan muka air laut. "Sampai akhir abad ini diperkirakan 1.500 pulau kecil kita tenggelam," kata Sarwono. Ketahanan nasional Siti Nurbaya mengungkapkan, INDC telah dipertajam agar ada ciri khas. "Ciri khasnya ada pada ketahanan nasional terhadap perubahan iklim. Jika ketahanan tersebut bisa kita capai, kita sekaligus menjamin ketahanan pangan, energi, dan air," katanya. Negara-negara lain yang telah memasukkan INDC hanya membatasi pada langkah-langkah mitigasi-sesuai penekanan UNFCCC selama ini. Sementara INDC Indonesia berimbang antara mitigasi dan adaptasi. Siti Nurbaya menekankan, "Bagi Indonesia, konteks tersebut penting. Maka, kebijakan dan program yang sudah, sedang, dan akan dilakukan didasarkan pada kebijakan strategis Nawa Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan masing-masing sektor." Menurut Rachmat, INDC yang bakal disampaikan kali ini "tajam, pragmatis, dan unik". Unik, karena dibuat sesuai dengan kondisi Indonesia, maka tidak akan sama dengan yang lain. Pragmatis, kata Rachmat, karena INDC tidak mengada-ada, sesuai dengan kondisi yang dihadapi. "Selain menurunkan emisi, kita juga mengurangi kemiskinan," katanya. Perlu pembenahan Untuk bisa melaksanakan INDC tersebut, menurut Sarwono, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu pembenahan tata kelola dan harmonisasi legal- penyelarasan peraturan antarsubnasional. "Kita masih memiliki empat tahun untuk membenahi itu," ujarnya. Empat tahun adalah waktu yang relatif singkat untuk ditempuh. Dokumen INDC Indonesia saat ini masih menunggu masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dokumen tersebut sudah diunggah di laman www.menlh.go.id. "Kami tunggu dua minggu untuk diberi catatan publik. Dokumen juga sudah disirkulasikan ke beberapa menteri untuk direvisi," ujar Siti Nurbaya. Mengenai rincian penurunan, saat ini masih didiskusikan di beberapa kementerian yang terkait. Dokumen INDC akan dilampiri 7-8 dokumen yang menjelaskan rincian tersebut.(ISW)............SUMBER, KOMPAS, KAMIS 3 MARET 2015, HALAMAN 13
EL NINO HINGGA AKHIR TAHUN
PERLU DANA HADAPI PERUBAHAN IKLIM
JUMLAH TITIK PANAS MENINGKAT
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Badan Pengendalian Dampak...
Peraturan Perundangan
Peraturan Bupati
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
ENERGI FUSI
Energi yang dibebaskan pada proses perpaduan inti atom.
Guest User
Member User
Total User
Hits22218453 Hits
Today6784 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!