Kamis, 28 Mei 2015
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun. Untuk Cara pembayaran dapat dilihat menu KEANGGOTAAN pada submenu JENIS KEANGGOTA      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Kamis, 28 Mei 2015
Melalui revisi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan yang dilindungi pemerintah kini bertambah. KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan ada nya penambahan kawasan mora torium hutan sebesar 926.030 hektare dalam revisi VIII Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Hal itu dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin. “Yang menggembirakan kali ini ialah dari revisi VII ke VIII di peta ini, yaitu ada penambahan areal sebanyak 926.030 hektare,“ ungkapnya. Siti menjelaskan, PIPPIB Revisi VIII yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 2312/Menlhk-VII/IPSDH/2015 merupakan tindak lanjut diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres tersebut merupakan kelanjutan dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011. Dengan demikian, melalui PIPPIB yang diperbaharui setiap enam bulan sekali itu, kini ada 65.015.014 hektare hutan primer dan lahan gambut yang dilindungi. Angka tersebut didapatkan lewat adanya penambahan areal penundaan izin baru karena perkembangan tata ruang wilayah, pembaruan data perizinan, dan adanya pembaharuan data bidang tanah. Selain itu, terdapat pengurangan berdasarkan survei lahan gambut, hasil survei hutan alam primer, lahan baku sawah, dan konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres. “Tapi angka signifikan terdapat dalam pembaharuan data perizinan, yaitu sebesar 968.625 hektare,“ ucap Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) Bambang Hendroyono. Dia menyatakan bahwa berdasarkan data ada pencabutan izin dari tiga korporasi dan pengurangan areal pada dua korporasi setelah dilakukan analisis tata ruang. Untuk pencabutan izin tersebut, Bambang menyatakan hal tersebut dilakukan atas dasar evaluasi moratorium 2013 karena ketiga perusahaan tidak melakukan perbaikan serta tidak mengindahkan peringatan dari kementerian. “Ini akan menjadi arahan yang akan kami berikan kepada gubernur dan bupati tentang pemanfaatan hutan agar mereka tidak sembarangan memberikan izin,” tuturnya. Satwa liar Sementara itu, berkaitan dengan maraknya perdagangan satwa liar yang terancam punah, Kementerian LHK berharap ada revisi Undang-Undang (UU) No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebab, dalam UU itu, hukuman penjara paling lama ialah 5 tahun terhadap pelaku, yang tentu dinilai terlalu ringan. Menurutnya, revisi UU penting dilakukan untuk meningkatkan upaya penegakan dan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan perburuan satwa langka.Menteri LHK Siti Nurabaya berharap UU itu dapat direvisi dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Anggota Komisi IV Fraksi NasDem Fadholi menyatakan dukungannya atas usulan revisi tersebut. Menurutnya, sumber daya alam (SDA) perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan Indonesia. “Memang perlu ada revisi UU tersebut agar dapat menjadi payung hukum bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas pelaku kejahatan terhadap satwa langka,“ ujar dia dalam rilisnya kemarin. Dia juga berharap peran serta masyarakat untuk memberantas perburuan hewan liar tersebut. (M-6) richaldo@mediaindonesia.com.............SUMBER, MEDIA INDONESIA, KAMIS 28 MEI 2015 HAL. 12
Kamis, 28 Mei 2015
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan hasil revisi kedelapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru terkait dengan implementasi moratorium, Rabu (27/5), di Jakarta. Luas areal pada revisi kedelapan itu bertambah 962.030 hektar menjadi 65.015.014 hektar. Secara keseluruhan, penambahan luas Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) antara lain karena pengurangan dari survei lahan gambut 30.065 hektar, hutan alam primer 85.986 hektar, dan lahan baku sawah 341 hektar. "Peta revisi ini kami bahas dengan kementerian lain," kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Rabu (27/5). PIPPIB pertama diterbitkan 20 Juni 2015. Revisi itu tindak lanjut dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 2015-2017. Peta revisi berskala 1:250.000 itu dibahas Kementerian LHK bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Badan Informasi Geospasial. Revisi dilakukan tiap enam bulan. Pemerintah daerah diminta berpedoman Surat Keputusan Menhut Nomor 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015 sebelum memberikan rekomendasi dan menerbitkan izin lokasi baru. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian LHK Bambang Hendroyono mengatakan, dalam revisi itu, pemanfaatan utama lahan hutan produksi diarahkan pada upaya restorasi ekosistem, yakni pemulihan kawasan hutan yang pernah dieksploitasi. Langkah tersebut diyakini memberi keuntungan ekonomi, sosial, dan ekologi. Luas hutan produksi Indonesia saat ini mencapai 73,9 juta hektar. Lokasi areal restorasi ekosistem seluas 2,6 juta hektar dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha. Berdasarkan data restorasi ekosistem (Desember 2014), pada periode 2007-2014, terdapat 51 proposal permohonan (13 proposal diterima, 33 ditolak, dan 5 dalam proses) dengan luas total setara 4.487.241 hektar. Meskipun membutuhkan keterlibatan para pihak lebih banyak dalam memulihkan ekosistem, pemerintah tidak asal memberi izin konsesi (Kompas, 18/5). "Proposal yang ditolak itu bukan berarti kami tidak mendukung kebijakan konservasi. Namun, perusahaan yang mengajukan proposal tidak memenuhi syarat, misalnya luas lahan yang diajukan lebih dari 100.000 hektar per unit, " kata Bambang. Pemanfaatan ekonomi hutan, lanjut Bambang, bisa digunakan untuk pendapatan hasil hutan nonkayu, misalnya ekowisata. Dari segi sosial ekonomi, kegiatan restorasi meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana umum masyarakat. Dari sisi ekologi, dipercaya memperbaiki habitat flora dan fauna. (B03) ...............SUMBER KOMPAS, KAMIS 28 MEI 2015, HALAMAN 13
LABORATORIUM BELUM PENUHI STANDAR
ANCAMAN DI TIGA TAMAN NASIONAL BISA DIHINDARI
MENTERI LHK APRESIASI SRIKANDI BIKE TO WORK
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kantor Menteri Negara...
Kantor Menteri Negara...
Kantor Menteri Negara...
Peraturan Perundangan
Peraturan Menteri Negara...
Instruksi Presiden
Peraturan Daerah Kabupaten
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
DIFUSI
Pencampuran sempurna dari suatu senyawa yang menyeluruh.
Guest User
Member User
Total User
Hits21833257 Hits
Today1566 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!