Minggu, 01 Mei 2016
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun. Untuk Cara pembayaran dapat dilihat menu KEANGGOTAAN pada submenu JENIS KEANGGOTA      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Jumat, 29 April 2016
Sepuluh hari setelah pemerintah pusat memutuskan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta, aktivitas proyek pembangunan pulau-pulau buatan di kawasan itu sudah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Pantauan di lapangan, Rabu (27/4) hingga Kamis (28/4), sebagian pekerjaan reklamasi di Teluk Jakarta mulai berhenti. Di Pulau G, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, misalnya, kemarin hanya terlihat aktivitas pengerukan lumpur. Dua kapal keruk terlihat tak jauh dari pulau. Ekskavator bekerja mengeruk lumpur dari dalam laut lalu memindahkan material kerukan ke tongkang di dekatnya. Sejumlah kapal lain berbagai ukuran terparkir tak jauh dari pulau yang telah jadi sekitar 18 persen tersebut. Dari data pengembang pulau itu, luas pulau yang telah jadi di bawah laut sekitar 65 hektar. Pulau G adalah satu dari 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pulau ini dikembangkan PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak perusahaan PT Agung Podomoro Land. Pengerukan lumpur itu, menurut Assistant Vice President Public Relations & General Affairs PT MWS Pramono, beberapa waktu lalu, adalah bagian dari proses penghentian pekerjaan. Sebab, hal itu dilakukan untuk pengamanan dan keselamatan teknis pekerjaan. Dia tak menjawab sampai kapan pengerukan itu dilakukan. Sehari sebelumnya, juga tak terlihat lagi aktivitas pembangunan di Pulau B di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Kawasan proyek tertutup dan dijaga ketat petugas keamanan. ”Kayaknya baru minggu ini tak ada kegiatan di proyek. Minggu lalu masih ada,” kata Syarif, pegawai salah satu restoran di Pantai Dadap. Dari tempat ini, pengunjung dapat melihat Pulau B di sisi kiri dan Pulau C di sisi kanan. Di Pulau C, yang masuk dalam kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, juga tak terlihat aktivitas pembangunan. Hanya terlihat satu ekskavator terparkir di kawasan proyek. Penghentian sebagian kegiatan itu terjadi di tengah belum adanya dokumen resmi dari pemerintah pusat dan daerah yang memerintahkan penghentian sementara reklamasi. Tak ada artinya Menanggapi keputusan pemerintah mengintegrasikan proyek reklamasi itu dengan proyek Pengembangan Kawasan Pesisir Terintegrasi Ibu Kota Nasional (National Capital Integrated Coastal Development), Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menyampaikan, rencana audit lingkungan dan penyelarasan aturan yang dilontarkan, beberapa waktu lalu, menjadi tak ada artinya lagi. ”Moratorium ini hanya akalakalan pemerintah agar reklamasi bisa berlanjut. Padahal, kalau audit lingkungan benar-benar dijalankan, dampak buruk reklamasi akan terlihat jelas,” kata Halim saat dihubungi, Kamis. Menurut dia, integrasi reklamasi dalam NCICD berarti penggusuran dan pengabaian hak-hak konstitusional nelayan dan profesi lainnya di pesisir. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong praktik perusakan ekosistem pesisir. NCICD selama ini lebih dikenal dengan proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Teluk Jakarta sebagai salah satu upaya pengendalian banjir dan berbagai persoalan lain. Belakangan, proyek itu juga disebut Proyek Garuda karena desain tanggul laut berbentuk seperti burung garuda. Senada dengan Halim, pakar oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Alan Koropitan, mengatakan, Proyek Garuda lebih baik tidak diteruskan dan diganti dengan proyek rehabilitasi Teluk Jakarta. Selama ini tak ada transparansi hasil kajian rencana proyek 17 pulau itu. Padahal, Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat kajiannya pada 2011. Sekarang kita terkaget-kaget. Proyek Garuda itu juga buat apa? Tak ada gunanya. Kalau mau membuat sea wall, (seharusnya) dibangun di pantai-pantai yang datarannya turun atau di tepi sungai yang empasan airnya tinggi, bukan di tengah laut,” katanya, Kamis. Keputusan pemerintah mengintegrasikan reklamasi 17 pulau dengan NCICD itu diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu lalu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Kamis, menyatakan, reklamasi Teluk Jakarta harus dilihat secara komprehensif dari berbagai kepentingan. Konsep ini, menurut dia, sudah dipadukan dalam NCICD. ”Jangan lihat reklamasi sebagai reklamasi itu sendiri ,tetapi ini dalam rangka pertahanan Jakarta dari penurunan muka tanah dan risiko-risiko lain,” kata Sofyan kepada Kompas. Secara teknis, Sofyan mengaku belum tahu detailnya. Namun, prinsipnya, Bappenas akan selalu memandang hal itu secara komprehensif. ”Pengempangan Jakarta harus komprehensif dan integratif. Dan juga harus memenuhi tiga norma, yakni aturan, lingkungan, dan sosial,” katanya. Seusai rakor tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya menunggu peraturan presiden (perpres) baru tentang reklamasi ini. Sambil menunggu perpres, Basuki memastikan pemerintah tak akan diatur pengusaha. Menurut Basuki, di dalam Perpres sebelumnya belum diatur tentang Pulau O, P, dan Q.Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Tuty Kusumawati, kemarin menambahkan, Pulau O, P, dan Q tak bisa masuk dalam rancangan peraturan daerah DKI karena sifatnya khusus. ”Tiga pulau, O, P, Q, itu tidak bisa masuk dalam raperda karena sesuai rencana awal akan dijadikan Port of Jakarta. Artinya, ketiga pulau itu memiliki peruntukan khusus, akan memiliki skala layanan nasional dan internasional. Itu sebabnya diperlukan perpres,” ujar Tuty. (HLN/JAL/PIN/LAS/RTS)..........SUMBER, KOMPAS, JUMAT 29 APRIL 2016, HALAMAN 27
Jumat, 29 April 2016
Restorasi gambut di Indonesia yang dikerjasamakan dengan Jepang akan difokuskan di Provinsi Riau. Kegiatan dilakukan di beberapa kawasan hidrologis gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis. "Tahun pertama ini kerja sama dengan Jepang mungkin masih di Riau. Tahun kedua di Kalimantan Tengah," kata Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), seperti dilaporkan wartawan Kompas, Ichwan Susanto, dari Kyoto, Rabu (27/4). Kepulauan Meranti dipilih karena satu dari empat kabupaten prioritas BRG. Di Meranti ada tiga kawasan hidrologis gambut (KHG) dari total hampir 500 KHG di tujuh provinsi proyek BRG. Bengkalis, khususnya Tanjung Leban, adalah lahan penelitian Universitas Kyoto sejak 2008. Nazir mengatakan, BRG akan melihat kesiapan Universitas Kyoto dan memetakan KHG lebih detail. "Tim teknis dari Jepang datang ke Jakarta untuk memaparkan kesiapan mereka pada akhir Mei (2016). Lalu, Juni dilakukan nota kesepahaman," ucapnya. Menurut Nazir, riset aplikasi dari Jepang dibutuhkan untuk memberikan solusi bagi kesejahteraan warga. Jadi, selain membantu teknis pembasahan dan revegetasi, pencarian solusi ekonomi dan sosial pun dilakukan. Deputi Kepala BRG untuk Penelitian dan Pengembangan Harris Gunawan mengatakan, selain Jepang, Korea dan Jerman juga menyatakan tertarik terlibat dalam restorasi gambut. "Kami sebagai dirijen untuk menunjukkan lokasi-lokasi yang butuh restorasi agar tak terjadi dobel kegiatan di tempat sama," ujarnya. Kerja sama serupa akan dilakukan di kabupaten prioritas lain, yaitu Musi Banyu Asin, Ogan Komering Ilir (Sumsel), dan Pulang Pisau (Kalteng). Total terdapat lebih dari 820.000 ha di keempat kabupaten prioritas itu yang harus diselesaikan restorasinya oleh BRG di tahun ini. Diakui Nazir, pencapaian target itu tak mudah. Tantangan terberat, restorasi harus mendatangkan manfaat secara berkelanjutan bagi warga setempat. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, Riau, terutama Kepulauan Meranti, sejak lama dikenal sebagai penghasil sagu. Potensi ekonomi sagu pun turun-temurun menghidupi warga. Dari 550.000 ton produksi sagu nasional, sekitar 440.000 ton kontribusi Riau (2014). "Sagu ini juga memang hidup di lahan basah dan bisa bertahan di tanah marjinal dan turun- temurun diusahakan masyarakat di Riau. Ini cocok untuk tanaman restorasi," ucapnya. (ICH)...........SUMBER, KOMPAS, JUMAT 29 APRIL 2016, HALAMAN 14
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : AKSI NYATA MASYARAKAT LOKAL DIAKUI GLOBAL
PERKEBUNAN SAWIT : TUMPANG TINDIH LAHAN DENGAN HUTAN MASIH TERJADI
PEMDA HARUS DIBENAHI
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Peraturan Perundangan
Peraturan Menteri Lingkungan...
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten
SLHD
Badan Lingkungan Hidup Dan...
Badan Lingkungan Hidup...
Pemerintah Kabupaten Lima...
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
LUMPUR RUAHAN
Lumpur dengan volume terbesar dalam deretan proses pengolahan limbah, karena lumpur ini mengandung banyak air dan gelembung udara.
Guest User
Member User
Total User
Hits22703926 Hits
Today427 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!