Senin, 02 Februari 2015
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun.      SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN EMIL SALIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP , DISINI ANDA DAPAT MENDOWNLOAD PERATURAN LINGKUNGAN SEBANYAK 2215 DALAM VERSI INDONESIA DAN INGGRIS, BUKU SEBANYAK 1006, LAPORAN SLHD SEBANYAK 450 BUKU, KLIPING SEBANYAK 2676 INFORMAS      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Senin, 02 Februari 2015
Pengerjaan proyek jembatan dan jalan Holtekamp oleh Pemerintah Provinsi Papua menyebabkan hutan bakau di sepanjang Pantai Mendug, Teluk Youtefa, Kota Jayapura, rusak parah. Kampung Enggros di sekitar area hutan yang dihuni ratusan warga pun terancam mengalami abrasi dan rawan dilanda tsunami jika ada gempa bumi. Menurut pemantauan Kompas, Minggu (1/2), ratusan hutan bakau di sepanjang 7 kilometer bibir pantai Mendug telah ditebang para pekerja proyek. Luas hutan bakau di sepanjang bibir pantai mencapai 70 meter. Namun, luas lahan bakau yang ditebang mencapai 35 meter. Sebagian besar bekas lahan ditimbun tanah dari batuan kapur sebagai bahan dasar pembuatan jalan itu. Hutan bakau yang tersisa hanya sepanjang 2 kilometer bibir pantai. Direktur Lembaga Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Pesisir Papua Yehuda Hamokwaron yang ditemui di Pantai Mendug, kemarin, mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan Balai Jalan Nasional Wilayah X Papua yang mengerjakan proyek itu telah menyalahi analisis mengenai dampak lingkungan. ”Saya adalah salah satu penyusun amdal dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 8 kilometer itu. Dalam pembahasan terakhir tahun lalu, kami sepakat agar proyek itu tidak mengganggu hutan bakau di Mendug. Namun, fakta di lapangan tidak sesuai dengan amdal,” ujarnya. Yehuda menyatakan, hutan bakau berperan penting bagi warga di Kampung Enggros karena hutan itu mencegah terjadi tsunami. ”Sudah berulang kali Enggros kena tsunami. Peristiwa terakhir pada 11 Maret 2011. Tak ada korban jiwa karena terhalang hutan bakau,” ungkapnya. Aktivis lingkungan dari Forum Peduli Port Numbay Green Andre Liem mengatakan, upaya penanaman 8.500 pohon bakau di Mendug selama empat tahun terakhir jadi sia-sia. ”Pihak birokrasi sama sekali tak menghargai upaya kami menyelamatkan bakau di Youtefa,” katanya. Dian Wasaraka, aktivis lingkungan hidup, mengatakan, pembangunan proyek itu di kawasan Teluk Youtefa melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Lindung Nasional. Sebab, Teluk Youtefa termasuk kawasan lindung nasional. ”Dalam regulasi itu disebutkan, kawasan lindung nasional adalah tempat yang tak diperkenankan dan dibatasi pemanfaatan ruangnya. Fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup, warisan budaya, dPengerjaan proyek jembatan dan jalan Holtekamp oleh Pemerintah Provinsi Papua menyebabkan hutan bakau di sepanjang Pantai Mendug, Teluk Youtefa, Kota Jayapura, rusak parah. Kampung Enggros di sekitar area hutan yang dihuni ratusan warga pun terancam mengalami abrasi dan rawan dilanda tsunami jika ada gempa bumi. Menurut pemantauan Kompas, Minggu (1/2), ratusan hutan bakau di sepanjang 7 kilometer bibir pantai Mendug telah ditebang para pekerja proyek. Luas hutan bakau di sepanjang bibir pantai mencapai 70 meter. Namun, luas lahan bakau yang ditebang mencapai 35 meter. Sebagian besar bekas lahan ditimbun tanah dari batuan kapur sebagai bahan dasar pembuatan jalan itu. Hutan bakau yang tersisa hanya sepanjang 2 kilometer bibir pantai. Direktur Lembaga Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Pesisir Papua Yehuda Hamokwaron yang ditemui di Pantai Mendug, kemarin, mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan Balai Jalan Nasional Wilayah X Papua yang mengerjakan proyek itu telah menyalahi analisis mengenai dampak lingkungan. ”Saya adalah salah satu penyusun amdal dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 8 kilometer itu. Dalam pembahasan terakhir tahun lalu, kami sepakat agar proyek itu tidak mengganggu hutan bakau di Mendug. Namun, fakta di lapangan tidak sesuai dengan amdal,” ujarnya. Yehuda menyatakan, hutan bakau berperan penting bagi warga di Kampung Enggros karena hutan itu mencegah terjadi tsunami. ”Sudah berulang kali Enggros kena tsunami. Peristiwa terakhir pada 11 Maret 2011. Tak ada korban jiwa karena terhalang hutan bakau,” ungkapnya. Aktivis lingkungan dari Forum Peduli Port Numbay Green Andre Liem mengatakan, upaya penanaman 8.500 pohon bakau di Mendug selama empat tahun terakhir jadi sia-sia. ”Pihak birokrasi sama sekali tak menghargai upaya kami menyelamatkan bakau di Youtefa,” katanya. Dian Wasaraka, aktivis lingkungan hidup, mengatakan, pembangunan proyek itu di kawasan Teluk Youtefa melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Lindung Nasional. Sebab, Teluk Youtefa termasuk kawasan lindung nasional. ”Dalam regulasi itu disebutkan, kawasan lindung nasional adalah tempat yang tak diperkenankan dan dibatasi pemanfaatan ruangnya. Fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup, warisan budaya, dan mengurangi dampak bencana alam,” ucap Dian. Terkait hal itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura Ketty Kailola mengatakan, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua atas kerusakan hutan bakau di Youtefa. ”Kami siap memperjuangkan rehabilitasi hutan bakau. Jika ada pembangunan proyek di hutan bakau, semestinya disiapkan rehabilitasi,” ujarnya. (FLO)...................SUMBER, KOMPAS, SENIN 2 FEBRUARI 2015, HALAMAN 14
Senin, 02 Februari 2015
Kasus pertambangan di Manggarai sudah saatnya dibawa ke pusat untuk menguji pendapat dan pandangan pemerintah daerah setempat. Di Manggarai, pertambangan mangan masuk sejak 1990-an. ”Kasus-kasus tambang di Manggarai perlu dibawa ke pusat untuk menguji pendapat dan pandangan dari pemerintah di tingkat lokal,” kata Mikael Peruhe, OFM, dari lembaga swadaya masyarakat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (JPIC-Justice, Peace and Integrity of Creation)-OFM (Ordo Fratrum Minorum), di Jakarta, Sabtu (31/1). Mikael menegaskan, praktik-praktik tambang di Manggarai merusak lingkungan, gagal menyejahterakan masyarakat, dan menimbulkan konflik multipihak yang tak pernah selesai. Perusahaan bisa beroperasi kalau ada izin, dan izin bisa diberikan kalau ada proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa-free prior and informed consent/FPIC). ”Selama ini pemerintah selalu mengatakan masyarakat yang meminta. Namun, yang kami temukan di lapangan, tiga perempat masyarakat menolak tambang,” kata Mikael. Bupati Manggarai Christian Rotok saat ditemui Kompas di Ruteng, beberapa waktu lalu, mengatakan, kunci utama ialah masyarakat pemilik lahan. ”Kalau pemilik lahan tak berikan izin, kami tak akan perpanjang. Pemilik lahan yang utama. Mereka meminta,” ujarnya. Wakil Bupati Manggarai Deno Kamelus menjelaskan, ”Tambang itu ada sebelum kami menjabat. Setelah Undang-Undang Otonomi Tahun 2009 kewenangan diberikan pada kabupaten. Mereka sudah investasi di sana, punya aset. Lalu dasarnya apa (tak perpanjang)? Kami bisa kena sanksi pengadilan tata usaha negara.” Christian menegaskan, apa yang dia lakukan semata mengikuti undang-undang (UU Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009). ”Saya minta DPR-RI membuat undang-undang supaya di Flores tak ada tambang,” katanya. Direktur JPIC-OFM Indonesia Peter C Aman mengatakan, ”Masyarakat keseluruhan hampir tak bisa mengatakan tidak kepada sesuatu dari luar yang ada kaitan dengan pemerintah. Apalagi sosialisasi soal tambang hampir tak pernah menampilkan positif dan negatifnya. Hanya positifnya.” ”Selama ini sudah ada aksi, petisi, dan surat resmi, tetapi semua itu tidak membuat pemerintah berbuat sesuatu sehingga kami harus demo,” kata Mikael. Pada 13 Oktober 2014, JPIC Keuskupan Ruteng dan masyarakat setempat berunjuk rasa menolak tambang ke kantor Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini terdapat 12 izin usaha pertambangan (IUP) dan sembilan IUP di Manggarai Timur. (ISW)..............SUMBER, KOMPAS, 2 FEBRUARI 2015, HALAMAN 13
PENGGABUNGAN INSTITUSI : KEWENANGAN BESAR MEMUNCULKAN HARAPAN
KELANJUTAN REDD : NORWEGIA TUNGGU SIKAP PEMERINTAH
EKOSISTEM SUNGAI : PENELITI ASING BERMINAT TANGANI SUNGAI CITARUM
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Environmental Management...
Kementerian Lingkungan Hidup...
Kementerian Lingkungan Hidup
Peraturan Perundangan
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden
Undang-undang
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
DOMINAN
Individu yang dapat menguasai suatu sumber daya dengan merugikan individu sub ordinat antara lain; juga berarti spesies yang menurut jumlahnya sangat unggul di dalam komunitas.
Guest User
Member User
Total User
Hits21640317 Hits
Today193 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!