Jumat, 24 Oktober 2014
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 50.000,-/tahun.      SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN EMIL SALIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP , DISINI ANDA DAPAT MENDOWNLOAD PERATURAN LINGKUNGAN SEBANYAK 2215 DALAM VERSI INDONESIA DAN INGGRIS, BUKU SEBANYAK 1006, LAPORAN SLHD SEBANYAK 450 BUKU, KLIPING SEBANYAK 2676 INFORMAS      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Jumat, 24 Oktober 2014
Kementerian Lingkungan Hidup meminta agar analisis mengenai dampak lingkungan rencana pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, ditinjau ulang, bahkan direvisi. Banyak data lapangan tidak dimasukkan, terutama terkait keberadaan ponor dan goa dengan sungai bawah tanah serta dihuni satwa langka. Pihak PT Semen Indonesia yang dikonfirmasi kemarin menyatakan bersedia mundur jika memang di lokasi konsesi ditemukan berbagai indikator kawasan karst lindung itu. Amdal itu seperti foto. Kalau ada obyek penting dan belum terpotret, harus difoto lagi. Deputi I (Tata Lingkungan) harus memberi saran kepada komisi (penilai amdal di Jateng) agar ada aspek-aspek yang dilihat itu, kata Arief Yuwono, Deputi Menteri Lingkungan Hidup (KLH) Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Rabu (22/10), di Jakarta. Revisi, bahkan penyusunan kembali dokumen amdal, diperlukan. Sebab, berbagai temuan, seperti mata air, ponor, dan goa-goa, itu indikator penting ekosistem karst Rembang sebagai kawasan lindung. Sebelumnya, Asisten Deputi Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan KLH Antung Deddy Radiansyah menyebutkan, kelemahan amdal itu di antaranya tidak menyebut keberadaan air dalam goa-goa di lokasi penambangan. Sementara survei KLH dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan tiga ponor tempat masuknya air ke goa. Amdal pabrik semen di Rembang tidak lengkap karena tidak menggambarkan data lapangan secara utuh. Banyak informasi lapangan yang tidak terungkap, tuturnya. Kelelawar-kelelawar penghuni goa yang adalah pengusir hama, kata Antung, juga tidak tampak diperhitungkan. Siklus ekosistem juga tak tergambarkan, demikian pula tidak ada gambaran rantai makanan secara utuh. Padahal, mengetahui keseimbangan ekosistem karst itu penting, sekaligus tahu daya lenting ekosistemnya. Amdal lengkap penting untuk mengetahui seberapa jauh ekosistem bisa diubah. Sementara amdal Rembang tak memperhitungkan biota utuh, katanya. Siap revisi Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto mengatakan siap merevisi amdal. Bahkan, siap mundur jika lokasi penambangan berada di kawasan yang memiliki indikator lingkungan yang harus dikonservasi, seperti keberadaan ponor, goa dengan aliran air bawah tanah, dan dihuni kelelawar. Kalau memang ada, kami akan mundur. Dulu, kami ajukan konsesi 1.300 hektar, sekarang tinggal 400 hektar, salah satunya karena alasan lingkungan ini. Kami yakin yang sepanjang 400 hektar ini aman. Kami sudah bor sampai kedalaman 200 meter enggak ada airnya, katanya. Ketua Yayasan Karya Alam Lestari Rembang Djumadi S Rama mengatakan, ia turut serta dengan peneliti LIPI dan KLH yang survei ke lapangan. ”Waktu itu memang ditemukan tiga ponor. Setelah itu, saya dan beberapa warga survei lagi, ketemu lagi empat ponor baru. Jadi, total ada tujuh ponor,” ungkapnya. Agung mengatakan, pihaknya belum bisa menunjukkan lokasi 400 hektar lahan penambangan itu. Sejauh ini, lahan yang dibebaskan 300 hektar, masih ada 100 hektar. ”Jika kami sampaikan lokasinya, khawatir ada spekulan tanah,” katanya. (AIK/ICH/ISW)............SUMBER, KOMPAS JUMAT 24 OKTOBER 2013, HALAMAN 14
Jumat, 24 Oktober 2014
Rencana pemerintahan baru melebur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menuai kritik sejumlah kalangan. Sebagian menilai rencana itu wujud salah kaprah pemerintah dalam memahami substansi dan kompleksitas masalah lingkungan di Indonesia. Sebelum terlambat, Presiden Joko Widodo diharapkan tidak meneruskan rencana itu. Tidak rasional karena Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) merupakan penyedia regulasi independen bagi masalah lingkungan di berbagai kementerian atau lembaga. Lagi pula, seluruh kementerian ada aspek atau isu kehutanan, bukan hanya di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), kata Satya Widya Yudha, anggota DPR dari Fraksi Golkar yang periode lalu duduk di Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi, dan Lingkungan, Kamis (23/10), di Jakarta. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengirimkan surat pertimbangan kepada DPR untuk mengubah enam kementerian di kabinet sebelumnya. KLH dan Kemenhut akan dilebur. Satya mengatakan, peleburan mengesankan isu lingkungan hidup hanya terkotak pada isu kehutanan, seperti deforestasi, degradasi, dan perburuan spesies. Padahal, isu lingkungan hidup terdapat juga di kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta ESDM. Keinginan Jokowi memperkuat kewenangan KLH, kata Satya, bisa dengan menaikkan status KLH yang selama ini tergolong kementerian negara atau kementerian level C. Atau dengan menempatkan sosok menteri kuat, seperti saat Pak Emil Salim, KLH saat itu powerfull karena sosoknya disegani, katanya. Secara terpisah, Zenzi Suhadi, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menilai, penggabungan KLH dan Kemenhut menyimpang dari komitmen Jokowi untuk memperkuat institusi pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Saat masa kampanye pemilihan presiden, 12 Mei 2014, Jokowi bertandang ke Walhi meminta masukan seputar isu dan masalah lingkungan. Saat itu, Walhi meminta KLH diperkuat dengan memberi wewenang di bidang tata ruang, konservasi, dan pengelolaan kawasan khusus. Sementara Kemenhut difokuskan pada tata produksi kehutanan, seperti pemanfaatan hasil hutan kayu dan nonkayu, hutan tanaman industri, serta perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan. Rencana penggabungan mengindikasikan komitmen Presiden memperkuat institusi pemerintah melindungi dan mengelola lingkungan hidup mengalami degradasi dari yang semula dijanjikan, ujar Zenzi. Sementara itu pakar lingkungan dan mantan Rektor Universitas Diponegoro Sudharto P Hadi mengatakan, penyatuan KLH- Kemenhut mendekati ideal. Menurut pandangan umum, KLH hanya mengurusi ”brown issues” atau pencemaran. ”Padahal, menyangkut SDA (sumber daya alam),” katanya. Ia mencontohkan Selandia Baru dan Filipina yang memiliki KLH dan SDA. Kementerian itu tak hanya mengurusi kehutanan, tetapi juga sumber daya alam lain, seperti ESDM. Itu pernah ia rintis saat jadi deputi di KLH dengan mengusulkan RUU SDA. Di sisi lain, Sudharto mengatakan, penyatuan dua kementerian yang telah berjalan stabil tidaklah mudah. Itu menyangkut penempatan personel, pembagian tugas, dan sistem. (ICH)...............SUMBER, KOMPAS JUMAT 24 OKTOBER 2013, HALAMAN 13
PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN CITARUM LEMAH
LINGKUNGAN : SOAL PIPA BOCOR, WARGA MINTA KEPASTIAN
KATAK MERAH INDIKASIKAN KELESTARIAN AIR
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup...
Kementerian Lingkungan Hidup
Peraturan Perundangan
Peraturan Pemerintah
Undang-undang
Undang-undang
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
KAWASAN PELESTARIAN ALAM
Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
Guest User
Member User
Total User
Hits21418891 Hits
Today1006 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!