Senin, 27 Juni 2016
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun. Untuk Cara pembayaran dapat dilihat menu KEANGGOTAAN pada submenu JENIS KEANGGOTA      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Senin, 27 Juni 2016
Beberapa kawasan gambut di Indonesia terpisah dari daratan utama dan menentukan garis batas negara. “Jadi di Kepulauan Riau itu ada beberapa yang pulau gambut, dan kebetulan Tebing Tinggi itu masuk ke prioritas kami,” ucap Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Badan Restorasi Gambut (BRG) Budi Wardhana di Jakarta, Selasa (21/6). Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat ditemui menyatakan percepatan sbrasi pulau terluar dapat terjadi karena gelombang laut. Pasalnya, pulau-pulau gambut itu berada di Selat Malaka yang merupakan lautan tersibuk karena banyaknya kapal yang berlalu-lalang. “Maka ini akan mengancam kehidupan masyarakat yang berada di kawasan pesisir baik sosial maupun ekonomi,” ucap dia. Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MR Karliansyah, saat ditemui dalam kesempatan berbeda menyatakan, pihaknya belum memiliki data pasti terkait dengan keberadaan pulau gambut yang menjadi pulau terluar Indonesia. (Ric/H-5)..............SUMBER, MEDIA INDONESIA , SENIN 27 JUNI 2016, HALAMAN 24
Senin, 27 Juni 2016
Dari 196 izin usaha pertambangan yang beroperasi di Provinsi Jambi, hanya dua perusahaan yang memenuhi praktik menjaga keselamatan lingkungan. Integritas bisnis sektor pertambangan di wilayah ini dinilai sangat lemah. Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Abdul Salam Lubis, Sabtu (25/6), di Kota Jambi, mengatakan, hingga 2015 masih ada 408 izin usaha pertambangan beroperasi di Jambi. Aktivitas pertambangan yang dievaluasi sarat praktik korupsi dan perusakan lingkungan, mendorong pencabutan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) sehingga pada tahun ini tersisa 196 IUP. Namun, dari jumlah itu hanya dua IUP yang dinilai telah memenuhi standar minimum praktik pertambangan yang baik (good mining practices/GMP). "Artinya, hampir semua pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik sesuai aturan," ujar Lubis. Para pemegang IUP Eksplorasi dibebankan 34 kewajiban, sedangkan untuk IUP Operasi 40 kewajiban. GMP adalah kegiatan usaha pertambangan yang sesuai kaidah pertambangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalamnya mencakup keselamatan operasional pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan batubara, serta pengelolaan sisa tambang. Banyaknya perusahaan yang mengabaikan prinsip keselamatan lingkungan mendorong pemerintah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin baru. Hingga Juni 2016, setidaknya 250 permohonan IUP baru yang masuk ke Dinas ESDM Provinsi Jambi. Namun, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti proses perizinan bagi 16 IUP. Tak sebanding Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Musri Nauli menilai, pemasukan negara dari sektor pertambangan tidak sebanding dengan kerugian daerah atas kerusakan lingkungan yang timbul. Dari sektor tambang, royalti hanya mencapai Rp 10 miliar (2015), berbanding terbalik dengan kerusakan jalan-jalan negara yang diperkirakan menghabiskan Rp 300 miliar. Negara bahkan mengalami kerugian Rp 50 miliar (2010-2013) dari potensi pajak yang hilang karena pelaku usaha tambang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pemegang izin tak menyiapkan dana reklamasi. Musri menyebutkan ada 14 perusahaan tambang beroperasi dalam kawasan hutan lindung seluas 63.000 hektar dan hutan konservasi 6.300 hektar. Kawasan itu padahal merupakan hulu-hulu daerah aliran sungai (DAS) yang apabila rusak akan memicu terjadinya longsor dan banjir. Dalam kawasan itu semestinya tidak dibenarkan berlangsung aktivitas tambang. Menurut Rivan Prahasya, Koordinator Program Transparency International Indonesia, tingginya kerusakan lingkungan dan praktik korupsi disebabkan lemahnya integritas bisnis sektor pertambangan. (ITA).................SUMBER, KOMPAS, SENIN 27 JUNI 2016, HALAMAN 21
GAMBUT RUSAK : WILAYAH LAUT TERDAMPAK
TERUMBU KARANG : FENOMENA PEMUTIHAN KARANG
JALUR LINTAS SUMATRA RAWAN LONGSOR
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Departemen Kehutanan
Kantor Menteri Negara...
Kementerian Lingkungan Hidup...
Peraturan Perundangan
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten
SLHD
Pemerintah Kabupaten Bangli
Pemerintah Kabupaten Bangli
Badan Lingkungan Hidup Dan...
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
FOTOPERIODISME
Kontrol proses fisiologis oleh imbangan gelap terang pada siklus diurnal.
Guest User
Member User
Total User
Hits22761064 Hits
Today122 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!