Rabu, 27 Agustus 2014
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 50.000,-/tahun.      SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN EMIL SALIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP , DISINI ANDA DAPAT MENDOWNLOAD PERATURAN LINGKUNGAN SEBANYAK 2215 DALAM VERSI INDONESIA DAN INGGRIS, BUKU SEBANYAK 1006, LAPORAN SLHD SEBANYAK 450 BUKU, KLIPING SEBANYAK 2676 INFORMAS      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Rabu, 27 Agustus 2014
AKARTA, KOMPAS — Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional karena terdapat pada Pasal 28 h Ayat (1) UUD 1945. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memenuhi hak warga tersebut. Hal itu ditegaskan saksi ahli Deni Bram pada sidang gugatan berisi keterangan dari saksi ahli yang diajukan penggugat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Selasa (26/8), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta. Sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati dengan anggota Anas Mustaqim dan Iin Nurohim. Tim pembela para tergugat mempertanyakan substansi gugatan pada pemerintah pusat, 15 pemerintah daerah di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi di Sumatera, serta tiga kementerian dan lembaga kepolisian. Menurut Deni, pemerintah dari pusat hingga daerah wanprestasi dalam memenuhi hak warga mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. ”Hak itu bersifat subyektif, maka tak perlu pembuktian apakah ekosistem tercemar atau rusak,” katanya. Pintu masuk hukum, menurut Deni, yakni Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 28H UUD 1945. ”Dalam pasal itu, tak ada pembedaan pemerintah pusat dan daerah,” katanya menegaskan. Selain itu, tergugat wanprestasi karena tidak mengevaluasi izin perkebunan yang diberikan pada kawasan hutan. Pihak tergugat juga tidak menjalankan kewenangan mengontrol dan mengawasi praktik korporasi. Akibat lain, negara tetangga juga akan mudah mendapat alasan menyalahkan Indonesia atas asap yang diakibatkan kebakaran hutan. Pasal 69 h UU No 32/2009 mengizinkan pembakaran lahan maksimal 2 hektar dengan pertimbangan kearifan lokal. Gugatan Walhi didasarkan pada kelalaian pemerintah melakukan kewajiban dan kewenangan yang diberikan undang-undang. ”Pemerintah bersikap pasif, tidak melakukan pencegahan,” kata Muhnur dari Tim Advokasi Pulihkan Indonesia dari Walhi. Menurut BNPB, kerugian akibat kebakaran hutan Riau mencapai Rp 20 triliun. Indonesia kini satu-satunya negara yang belum meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani pada tahun 1992. (ISW).............SUMBER, KOMPAS, RABU 27 AGUSTUS 2014, HALAMAN 13
Selasa, 26 Agustus 2014
Kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan Selatan terus berlangsung menyusul kondisi cuaca ekstrem akhir ini. Kebakaran juga mulai merambah areal lahan bergambut di sejumlah wilayah di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Kepala Daerah Operasi (Daop) II Manggala Agni Kalsel, Zulkarnaen, kemarin, mengatakan indeks cuaca kebakaran dan kondisi kekeringan di wilayah Kalsel masih tinggi. "Hingga kini kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi akibat kondisi cuaca yang ekstrem," ungkapnya. Menurut data Manggala Agni Kalsel, dalam sepekan terakhir terjadi lonjakan sebaran titik api pada 25 agustus. Pihak Manggala Agni Daop II Kalsel sendiri telah melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebanyak 15 kali dalam sebulan terakhir............BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, SELASA 26 AGUSTUS 2014, HALAMAN 11
WASPADAI DAMPAK BADAI EL NINO
TEROBOSAN HUKUM : GUGATAN EKOLOGIS TERUS DIDORONG
EKOSISTEM PESISIR : PENUTUPAN TAMBAK BISA BERTAHAP
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Peraturan Perundangan
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, dan upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Guest User
Member User
Total User
Hits21274620 Hits
Today2594 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!