×

INFO PENTING!!!

Perpustakaan KLHK tidak pernah menawarkan kepada Perusahaan manapun untuk penjualan Buku Peraturan LH.

Sabtu, 27 Agustus 2016
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun. Untuk Cara pembayaran dapat dilihat menu KEANGGOTAAN pada submenu JENIS KEANGGOTA      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Jumat, 26 Agustus 2016
Di tengah dunia menghadapi tantangan soal pangan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan yang mengedepankan sistem tanam organik, diversifikasi tanaman, dan efisiensi dalam biaya produksi. Selain lahan persawahan masih luas, berkembangnya petani yang menerapkan sistem tanam organik menjadi modal pertanian berkelanjutan. "Dibandingkan dengan negara lain di Asia, Indonesia memiliki lahan persawahan luas dan petani cukup banyak. Jadi, pertanian berkelanjutan bisa dikembangkan," ujar Jan Willem Ketelaar dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Regional Asia untuk Manajemen Hama Terpadu, Kamis (25/8), di sela-sela workshop Program Save and Grow di Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Dalam kegiatan yang diinisiasi Yayasan Farmers Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) Indonesia dan FAO tersebut, berbagai hasil sekolah lapang petani di Indramayu, seperti mina padi, beras organik, pupuk organik, dan pakan ikan buatan petani, dipamerkan. Kelompok tani dari Kertasemaya dan Anjatan, Kabupaten Indramayu, juga mempresentasikan hasil sekolah lapangnya selama beberapa bulan. Menurut Jan Willem, petani yang mengembangkan pertanian berkelanjutan telah menempuh jalur tepat menuju ketahanan pangan global yang selama ini bergantung pada bahan kimia. Mina padi yang ditempuh petani, misalnya, merupakan bentuk kecerdasan memanfaatkan lahan persawahan sebagai tempat budidaya ikan. "Dengan begini, budidaya dapat dilakukan tanpa menebang hutan," ujarnya. Meskipun konsumsi tanaman organik di negara di Asia masih di bawah 5 persen dari populasi penduduk, menurut Jan Willem, pertanian organik semakin diminati. "Supermarket mencari beras organik. Masyarakat sadar, hasil tanaman organik lebih sehat," katanya. Dari paparan beberapa kelompok tani, terbukti biaya menanam secara organik lebih murah ketimbang menanam secara konvensional. Kelompok Tani Lestari Agung di Desa Tulungagung, misalnya, hanya membutuhkan biaya hampir Rp 4 juta untuk lahan 700 bata (9.800 meter persegi). Jika menerapkan cara konvensional, menelan biaya hampir dua kali lipat. "Pupuk dan obatnya kami buat sendiri. Jadi, lebih hemat," ujar Fadoli, bendahara kelompok. Meskipun demikian, sejumlah petani yang mengembangkan cara tanam organik mengeluhkan sulitnya memasarkan hasil. Apalagi, harga beras organik jauh lebih mahal dibandingkan dengan beras biasa, yakni lebih dari Rp 12.000 per kilogram di tingkat petani. Tri Wahono, pengurus Kelompok Tani Setia Kawan di Kota Pasuruan, Jawa Timur, mengatakan, dukungan pemerintah daerah dapat meningkatkan semangat petani untuk menerapkan pertanian berkelanjutan. (IKI)...................SUMBER, KOMPAS, JUMAT 26 AGUSTUS 2016, HALAMAN 22
Jumat, 26 Agustus 2016
Tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah, tidak akan disahkan untuk dikelola masyarakat. Pemerintah bersama penegak hukum akan menindak tegas petambang yang bandel hingga batas pendekatan persuasif berakhir. "Tidak boleh ada tambang di kawasan konservasi, termasuk di Dongi Dongi. Enklave Dongi-Dongi dulu tidak terkait dengan emas, tetapi untuk permukiman dan pertanian. Penegakan hukum harus dilakukan," kata Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, San Afri Awang di Palu, Kamis (25/8). Sebelumnya, melalui Lembaga Adat Dongi Dongi, muncul inisiatif untuk memperjuangkan legalisasi areal tambang emas liar itu. Bahkan, sekitar 1.000 orang pernah berunjuk rasa untuk menuntut hal itu kepada Gubernur Sulteng dan DPRD Sulteng. Tiga bulan setelah beroperasi, 29 Maret, tambang emas liar dengan luas areal rambahan 10 hektar itu ditertibkan. Namun, tambang emas di Dongi Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Poso, itu beroperasi lagi sejak 2 Agustus setelah aparat keamanan yang menjaga kawasan itu ditarik. Kepala Polda Sulteng Brigadir Jenderal (Pol) Rudy Sufahriadi sudah mengeluarkan maklumat agar para petambang meninggalkan areal tambang hingga 28 Agustus. Maklumat dikeluarkan bersamaan dengan sosialisasi gabungan oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Polda Sulteng, dan Pemerintah Provinsi Sulteng, di lokasi tambang sejak dua hari lalu. Dalam maklumat disebutkan, jika masih ada petambang yang beroperasi melewati tenggat sosialisasi, akan ditindak. Kepala Bidang Humas Polda Sulteng Ajun Komisaris Besar Hari Suprapto mengatakan, pihaknya berusaha maksimal meminta petambang untuk meninggalkan lokasi tambang di TNLL. Pada penertiban akhir Maret lalu, Polda Sulteng menjerat 40 petambang, 2 polisi, dan 1 anggota TNI AD. Saat ini, lima orang tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan perusakan kawasan konservasi dan tambang liar. Maklumat dan sosialisasi tersebut mulai ditanggapi positif petambang. Frans Gemu (43), salah seorang petambang asal Kecamatan Palolo, Sigi, mengatakan, dirinya keluar dari areal tambang begitu mendengar akan adanya penertiban. "Banyak juga petambang yang mulai meninggalkan lokasi. Mereka tidak mau ambil risiko (hukum)," katanya. Jumlah petambang yang beroperasi di Dongi Dongi sekitar 5.000 orang. Mereka tidak hanya dari Sulteng, tetapi juga dari luar Sulteng, antara lain Sulawesi Utara, Gorontalo. Pansus tambang Dari Balikpapan diberitakan, Panitia Khusus Reklamasi dan Investigasi Korban Eks Tambang Batubara DPRD Kalimantan Timur yang dibentuk dua bulan lalu dinilai lamban bekerja. Belum ada terobosan untuk mengurai kasus-kasus yang ada. "Banyak data pertambangan dan kasus-kasus yang sudah diketahui oleh pansus. Semestinya, dalam waktu dua bulan sejak pansus terbentuk (21 Juni) sudah ada rekomendasi," ujar Pradarma Rupang, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, Kamis (25/8). Lima tahun terakhir, 25 orang tewas tercebur lubang tambang batubara di Kaltim. Namun, baru dua kasus yang sudah tahap vonis pengadilan. Salah satunya kasus Eza (6) dan Erma (6) yang tewas tercebur lubang tambang PT Panca Prima Mining, Desember 2011. Itu pun vonisnya terlalu ringan. Pihak kontraktor dihukum dua bulan penjara. Menanggapi hal itu, salah satu anggota pansus, Marthinus, mengakui, semua pihak menumpukan harapan kepada pansus. "Terlalu akut masalah tambang. Perusahaan melanggar dan tak ada masalah yang selesai," ucapnya. (VDL/PRA)............SUMBER, KOMPAS, JUMAT 26 AGUSTUS 2016, HALAMAN 22
KEBAKARAN LAHAN : PROSES HUKUM DIDOMINASI PERORANGAN
PENCEMARAN : ATURAN LINGKUNGAN TERUS DILANGGAR
SUMBER DAYA ALAM : KORUPSI PERIZINAN ADA DI BEBERAPA DAERAH
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Badan Pengendalian Dampak...
Kantor Menteri Negara...
Kantor Menteri Negara...
Peraturan Perundangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Menteri Lingkungan...
SLHD
Pemerintah Provinsi Sumatera...
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Pemerintah Kabupaten Bangli
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
SAWAH PASANG SURUT
Sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang di pengaruhi pasang surutnya air laut.
Guest User
Member User
Total User
Hits22816655 Hits
Today3 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!