Sabtu, 18 April 2015
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun.      SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN EMIL SALIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP , DISINI ANDA DAPAT MENDOWNLOAD PERATURAN LINGKUNGAN SEBANYAK 2215 DALAM VERSI INDONESIA DAN INGGRIS, BUKU SEBANYAK 1006, LAPORAN SLHD SEBANYAK 450 BUKU, KLIPING SEBANYAK 2676 INFORMAS      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Jumat, 17 April 2015
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak dapat menerima gugatan warga Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait izin pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Watuputih, Gunem, Rembang. Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Kamis (16/4). Ketua Majelis Hakim PTUN Semarang Susilowati Siahaan mengatakan, pertimbangan majelis hakim menolak gugatan adalah karena gugatan yang diajukan penggugat telah kedaluwarsa. Sesuai ketentuan, gugatan memiliki batas waktu 90 hari sejak izin pendirian pabrik semen dikeluarkan pada Juni 2012. Adapun pihak penggugat mengajukan gugatan terkait izin pendirian pabrik semen ke PTUN Semarang pada 1 September 2014. "Dengan diterimanya eksepsi tergugat mengenai gugatan penggugat sudah kedaluwarsa, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok lain dalam eksepsi tersebut," ujar Susilowati Siahaan. Pada sidang itu, hadir penasihat hukum warga Siti Rahma Mary Herwati, Siswo Laksono mewakili Pemprov Jateng, serta penasihat hukum PT Semen Indonesia Handarbeni Imam Aryoso dan Sadly Hasibuan. Selama sidang, ratusan warga Rembang bersama aktivis sejumlah perguruan tinggi di Semarang berorasi di luar kantor PTUN Semarang. Warga pendukung pabrik semen di Rembang juga hadir. Sosialisasi Pada pertimbangan lain, kata majelis hakim, pihak tergugat juga melakukan sosialisasi mengenai obyek sengketa. Baik sebelum atau sesudah izin lingkungan, ada sosialisasi oleh Bupati Rembang, Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Rembang, juga melalui situs Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jateng. Sosialisasi itu antara lain dilakukan dengan pertemuan melibatkan warga di lokasi, perangkat desa, serta lembaga swadaya masyarakat pencinta lingkungan. Eksepsi penggugat yang menyatakan warga tidak mengetahui penerbitan izin, kata majelis hakim, berbeda dengan keterangan para saksi dari tergugat. Saksi dari tergugat menyampaikan bahwa warga sudah mengetahui dari awal ketika kepentingan mereka terganggu atau dirugikan. Salah satu sosialisasi dilakukan Wakil Bupati Rembang dengan difasilitasi Camat Gunem, yaitu Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan silaturahim dengan warga setempat. Meski sudah ada silaturahim, kenyataannya penggugat menolak dan melakukan aksi penolakan di kantor Bupati Rembang. Seusai sidang, Siti Rahma mengatakan, majelis hakim tidak mempertimbangkan pemberian izin lingkungan telah melanggar hukum dan melanggar asas pemerintahan yang baik. Majelis hakim hanya melihat intervensi soal waktu gugatan, di mana warga dianggap telah mengetahui obyek sengketa sejak awal 2012. "Kami akan mengajukan banding," kata Siti. Sadly Hasibuan mengatakan, putusan ini bukan soal menang atau kalah. Putusan ini sebagai perspektif untuk kebaikan bersama, baik bagi warga yang setuju maupun warga yang tidak setuju pembangunan pabrik semen, untuk bersama meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi warga Rembang. (WHO/WEN) ..........SUMBER, KOMPAS, JUMAT 17 APRIL 2015, HALAMAN 24
Jumat, 17 April 2015
Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bertekad mengambil alih semua sumber mata air yang ada di wilayahnya bagi kepentingan masyarakat. Tahun ini pemkab menyiapkan dana sebesar Rp 28 miliar dari APBD untuk membeli lahan-lahan bermata air yang kini dikuasai swasta dan perorangan. "Anggaran ini secara bertahap untuk membeli seluruh mata air dan menyiapkan infrastrukturnya. Kalau tidak bisa dibeli dengan lahannya, kami beli sumber mata airnya saja," kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di Purwakarta, Kamis (16/4). Hal itu, katanya, untuk mengakhiri masalah krisis air bersih dan konflik horizontal di masyarakat. Beberapa waktu lalu, Pemkab Purwakarta terpaksa melaporkan pengusaha air bersih ke kepolisian setempat. Pasalnya, sumber air yang ada di kaki Gunung Burangrang dikuasai swasta dan perorangan untuk dikomersialkan, sementara warga di bawahnya yang selama ini kehidupannya bergantung pada mata air itu, justru kesulitan air. Prinsip dasar pengambilalihan sumber air, lanjut Dedi, pemkab atas nama negara dan UUD 1945 menguasai seluruh mata air sebagai perlindungan hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya nanti bisa oleh desa berupa badan usaha milik desa. Bisa juga pemeliharaannya dengan iuran warga, sedangkan pemkab menyiapkan pengawasan dan anggaran. Alokasi dana desa bisa diperuntukkan bagi pengelolaan mata air. Ahli hidrologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Heru Hendrajaya, mengatakan, walaupun lahan pada sumber mata air dikuasai swasta atau perorangan, airnya tetap merupakan hak publik. Masyarakat harus bisa memiliki akses terhadap sumber daya alam itu karena tidak bisa dikuasai oleh privat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, swasta yang menguasai mata air harus memberikan minimal 10 persen air untuk masyarakat. Karena itu, kata Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Sudarto Notosiswoyo, Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia dan Program Studi Magister Teknik Air Tanah ITB menggelar seminar nasional bertema implikasi pembatalan UU 7/2004 terhadap pengelolaan air tanah di Bandung, Kamis. Seminar dilanjutkan dengan diskusi terfokus (FGD) yang hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah dan DPR. (dmu) ..........SUMBER, KOMPAS, JUMAT 17 APRIL 2015, HALAMAN 21
PEMBAWA KULIT DIBEKUK
MASYARAKAT ADAT : PM. NORWEGIA, MASIH ADA PELUANG
ENAM KECAMATAN DI BANJAR TERENDAM
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Peraturan Perundangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
PARAMETER PERTUMBUHAN
Parameter yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan suatu organisme hidup, misalnya volume, bobot dan lain-lain.
Guest User
Member User
Total User
Hits21756042 Hits
Today463 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!