Rabu, 22 Oktober 2014
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 50.000,-/tahun.      SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN EMIL SALIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP , DISINI ANDA DAPAT MENDOWNLOAD PERATURAN LINGKUNGAN SEBANYAK 2215 DALAM VERSI INDONESIA DAN INGGRIS, BUKU SEBANYAK 1006, LAPORAN SLHD SEBANYAK 450 BUKU, KLIPING SEBANYAK 2676 INFORMAS      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Rabu, 22 Oktober 2014
Timbunan sampah di area Monumen Nasional merepotkan petugas kebersihan. Jumlah petugas kebersihan tidak sebanding dengan volume sampah yang bertebaran. Akibatnya, pembersihan kawasan itu memerlukan waktu lebih panjang daripada perkiraan sebelumnya. Sementara itu, beberapa acara lain siap digelar di area yang sama. Mengatasi lautan sampah, Kepala Unit Pengelola Monas Rini Hariyani mengerahkan 350 petugas kebersihan yang bekerja terus-menerus agar kawasan segera bersih. Namun, serakan sampah yang terkonsentrasi di sisi selatan Monas sangat banyak. Sampah dari peserta Syukuran Rakyat itu sampai Selasa (21/10) sore belum bisa dibersihkan semua. ”Petugas kebersihan paling repot sekarang. Padahal, jika pengunjung sadar dengan membawa kantong sampah sendiri, tugas mereka tidak akan seberat ini. Semoga mental warga buang sampah sembarangan bisa berubah,” kata Rini. Sementara itu, sebagian fasilitas di Monas rusak terinjak-injak. Rerumputan dan bunga dalam pot rusak serta pintu gerbang sisi utara dan sisi timur jebol. Terkait semua itu, Rini mengatakan sudah mendapat jaminan dari panitia bahwa semua fasilitas yang rusak akan diganti. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembersihan kawasan Monas menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. ”Kami sudah meminta Dinas Kebersihan DKI untuk ikut membereskan sampah di sana. Pengunjung tidak terbiasa mengantongi sampah dahulu sebelum dibuang,” katanya. Dia tidak ingin memperpanjang masalah ini karena sudah terjadi beberapa kali. Tanggung jawab yang diminta ke penanggung jawab acara sering kali diabaikan. Basuki mengatakan, taman di depan kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, juga pernah hancur. Di Mahkamah Konstitusi juga (hancur). Kami kirim surat pemberitahuan kepada mereka yang dianggap bertanggung jawab dalam kerusakan itu, tetapi tidak ditanggapi. Apalagi, acara pada Senin penyelenggaranya para relawan. Selain membersihkan sampah di kawasan Monas, ratusan petugas kebersihan juga dikerahkan membersihkan Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin yang menjadi lokasi pawai budaya, Senin. Bukan hal baru Sampah di Taman Monas bukan masalah baru. Hampir setiap hari pengunjung taman yang datang dari sejumlah daerah seenaknya nyampah di sembarang tempat. Para pedagang kaki lima yang berjumlah ratusan orang turut memperkeruh masalah. Mereka hanya sekadar berjualan tanpa menjaga kebersihan lingkungan, bahkan ikut nyampah di sekitar lapaknya. Sampah semakin menumpuk ketika ribuan orang berkumpul saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kerakyatan pada Senin itu disusul berbagai atraksi pertunjukan dalam rangka Syukuran Rakyat. ”Relawan yang memungut sampah banyak sekali waktu syukuran rakyat, tetapi jumlah mereka tidak cukup. Saya saja dari pukul 13.00 sampai pukul 18.00 ikut memungut. Capek sekali,” kata Lody, salah satu relawan pemungut sampah. Pegiat peta hijau dan taman perkotaan, Nirwono Joga, mengatakan, relawan sudah bekerja mulai dari kawasan Semanggi hingga Monas. Sampah di jalan raya sepanjang Sudirman-MH Thamrin sebagian besar bisa diatasi para relawan. Terlebih relawan dari Buddha Tzu Chi dan Falun Gong yang memang memosisikan diri berada di urutan terakhir peserta pawai untuk menyapu sampah tersisa. ”Soal Monas itu memang persoalan tersendiri. Selama ini pengelolaan dan fokus peruntukan belum jelas sehingga pembatasan kegiatan di Monas sulit diterapkan,” kata Nirwono. Nirwono menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat segera menetapkan secara tegas peruntukan Monas. Apakah Monas sebagai kawasan vital bagi negara atau condong sebagai taman publik. ”Kalau fokus menonjolkan taman ini sebagai monumen nasional, seharusnya ada pembatasan kegiatan di sana. Fungsinya lebih untuk edukasi dan bagian dari upaya melestarikan jejak sejarah bangsa,” kata Nirwono. Jika ditetapkan sebagai tempat publik, penggunaan Monas lebih terbuka, termasuk bisa mengakomodasi pedagang kaki lima. Akan tetapi, Nirwono menegaskan, di Monas, meskipun sebagai taman publik, kawasan ini tetap mencakup Tugu Monas yang bernilai sejarah dan menjadi ikon Indonesia. Untuk itu, kegiatan yang berpotensi menyebabkan sampah banyak seharusnya tidak boleh diselenggarakan di taman ini, seperti festival PKL dan kuliner. ”Di Monas ada empat pintu masuk utama dan bisa dibagi dalam tiga kawasan, yaitu ring 1, 2, dan 3. Kalau ring 1 itu Tugu Monas dan taman inti di sekitarnya, ring 2 yang hutan dan lapangan rumput, ring 3 yang terluar bisa fokus menjadi tempat bagi pedagang dan tempat parkir. Aturan ini harus tegas, jangan ada lagi PKL sampai di ring 2 dan ring 1. Fasilitas toilet diperbagus dan diperbanyak,” tambahnya. Ketua Sekretariat Panitia Syukuran Rakyat Nick Nurrahman menyampaikan maaf kepada semua pihak yang terganggu dengan acara syukuran. Dia mengucapkan, terlalu banyak sampah yang ada di sepanjang lokasi acara. Aksi relawan yang membersihkan sampah tidak sebanding dengan volume sampah yang tersedia. ”Kami sudah mengerahkan relawan, menyosialisasikan lewat spanduk dan media sosial, serta meminta bantuan petugas kebersihan. Namun, memang sebagian warga belum memiliki kesadaran menjaga kebersihan,” kata Nick. Secara umum, Nick menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak, terutama kepada pihak TNI dan Polri yang menjaga situasi acara berjalan aman hingga selesai. Begitu juga kepada para relawan dan warga yang datang. ”Semua kekurangan menjadi evaluasi ke depan, inilah bagian dari persoalan yang harus diubah melalui revolusi mental,” kata Nick. (FRO/NEL/NDY)..............SUMBER, KOMPAS RABU 22 OKTOBER 2014, HALAMAN 25
Rabu, 22 Oktober 2014
Gubernur Maluku Said Assagaff meminta Pemerintah Kabupaten Buru menghentikan penambangan emas ilegal di hulu Sungai Wae Apu di Gunung Botak. Merkuri yang digunakan petambang telah mencemari Sungai Wae Apu dan Teluk Kayeli di Kabupaten Buru sehingga mengancam keselamatan masyarakat. ”Kami sudah meminta Pemerintah Kabupaten Buru untuk menghentikan tambang ilegal itu. Siapa pun pemiliknya, atau yang berada di balik aktivitas itu, diminta untuk segera meninggalkan Gunung Botak,” kata Said dalam kunjungannya ke Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (21/10). Penambangan emas ilegal di Gunung Botak mulai masif pada 2011. Areal penambangan sekitar 250 hektar yang dikerjakan sekitar 10.000 petambang. Said mengatakan, dengan tercemarnya Sungai Wae Apu dan Teluk Kayeli yang menjadi muara sungai itu, keselamatan masyarakat setempat terancam. Ada 17 desa yang berada di sekitar lokasi pencemaran itu dan selama ini warganya memanfaatkan sungai serta teluk untuk kebutuhan hidup mereka. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Sungai Wae Apu dan Teluk Kayeli tercemar merkuri. Ini berdasarkan hasil penelitian tim dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pattimura, Ambon, yang dipimpin pakar kimia Yusthinus T Male. Penelitian berlangsung dari 2011 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan, kadar merkuri di Sungai Wae Apu mencapai 9 miligram (mg) per 1 kilogram (kg) lumpur. Sampel lumpur itu diambil di sejumlah titik sepanjang 30 kilometer. Di Teluk Kayeli, peneliti menemukan kadar merkuri sebanyak 3 mg per 1 kg lumpur. Padahal, ambang batas merkuri di alam paling tinggi hanya 0,02 mg per kg. Tim peneliti menyimpulkan, kondisi tersebut berbahaya bagi warga setempat. Karena itu, Said juga meminta Pemerintah Kabupaten Buru segera mengambil langkah untuk mengatasi pencemaran tersebut. Warga pun diminta agar tidak lagi menggunakan air atau mencari nafkah di dua tempat itu. Kepala Dinas Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepulauan Buru Masri,saat dihubungi mengatakan, pihaknya sudah menertibkan petambang ilegal tersebut. Namun, sebagian belum berhasil ditertibkan karena terkendala kepemilikan hak ulayat di Gunung Botak. Hampir semua lahan yang ditambang dikuasai komunitas adat tertentu. Terhadap kondisi sungai dan teluk yang tercemar merkuri, kata Masri, belum ada upaya penanggulangan dari pemerintah. (FRN)..............SUMBER, KOMPAS RABU 22 OKTOBER 2014, HALAMAN 24
LINGKUNGAN : TAMBANG AIR PEGUNUNGAN MURIA
KONSERVASI : PELEBARAN JALAN DI HUTAN LINDUNG DIHENTIKAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN : TELUK AMBON TAK LAGI MANISE
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup...
Kementerian Lingkungan Hidup
Peraturan Perundangan
Peraturan Pemerintah
Undang-undang
Undang-undang
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
ASAS EKOREGION
Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
Guest User
Member User
Total User
Hits21414968 Hits
Today1852 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!