Sabtu, 04 Juli 2015
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun. Untuk Cara pembayaran dapat dilihat menu KEANGGOTAAN pada submenu JENIS KEANGGOTA      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Jumat, 03 Juli 2015
Variabel infrastruktur berupa sistem merupakan elemen kunci terwujudnya kebijakan adaptasi perubahan iklim. Sistem yang terbangun memaksimalkan modal sosial yang variabelnya mencakup partisipasi pemerintah, kepercayaan, dan kepemimpinan. Sistem yang terbangun menjamin pelaksanaan kebijakan jadi lebih murah dan menghindarkan inefisiensi dan inefektivitas. Demikian disampaikan Ari Mochamad Arif dalam sidang promosi doktor Ilmu Lingkungan pada Program Studi Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7). Para penguji, yakni ketua Dr dr Tri Edhi Budhi Soesilo, didampingi penguji Dr Jatna Supriatna, MSc PhD; Dr Amanda Katili Niode; dan Dr Hayati Sari Hasibuan, ST MT. Sebagai promotor Prof dr Haryoto Kusnoputranto SKM dengan kopromotor pertama Dr Agus Supangat, DEA dan kopromotor kedua Dr Heru Santoso, MAppSc. Penelitian Ari dilakukan dengan diskusi dan wawancara mendalam kepada individu di kementerian atau lembaga, dari LSM, peneliti, dan swasta. Menurut Ari, variabel infrastruktur hilang karena tidak dikategorikan variabel modal sosial. Padahal, infrastruktur amat berpengaruh pada variabel modal sosial, terutama untuk mengembangkan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan aksi adaptasi perubahan iklim atau kebijakan publik lain. Temuan penelitiannya, keberhasilan program selama ini karena pengaruh ketokohan, bukan karena sistem yang berjalan. Variabel infrastruktur penting, terutama yang bersifat terbuka, sehingga pemangku kepentingan bisa memonitor. Contohnya, soal informasi dan data. Sistem bisa terbuka dan diakses para pemangku kepentingan. Mereka bisa melihat, memantau, dan memonitor hingga level nasional. Tiga modal sosial utama yang diteliti Ari adalah kepercayaan (trust), kepemimpinan (leadership), dan partisipasi pemerintah (government participation). Ketiga variabel itu untuk menilai hipotesis terkait dengan terciptanya kebijakan yang baik dan efektif, khususnya dalam Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API). Dalam partisipasi pemerintah, beberapa responden melihat dinamika dan penyusunan RAN API tidak konsisten terhadap isu yang dinilai prinsip dalam strategi adaptasi perubahan iklim. Selain itu, juga ada kesenjangan dalam draf dokumen resmi tentang dasar ilmiah bahwa Indonesia rentan terdampak perubahan iklim dengan strategi dan opsi adaptasi sektor. Ari ditetapkan komisi sidang akademik meraih gelar doktor dengan yudisium sangat memuaskan. Haryoto berpesan agar penelitian Ari bisa diterapkan dalam proses perencanaan kebijakan pemerintah. (ISW)...........SUMBER, KOMPAS, JUMAT 3 JULI 2015, HALAMAN 13
Jumat, 03 Juli 2015
Jumlah titik panas di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah terus bertambah setelah sempat turun. Itu tidak lepas dari minim dan lambatnya penanganan di lapangan. Jumlah titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan melonjak menjadi 83 titik, Kamis (2/7). Di Kalimantan Tengah, berdasarkan data citra satelit NOAA18 pada Mei terpantau 16 titik panas, yang naik menjadi 53 titik pada Juni 2015. Di Sumsel, berdasarkan pemantauan satelit Terra dan Aqua, jumlah titik panas tertinggi berada di Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, sebanyak 21 titik. Di sana terdapat banyak perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. "Sebagian besar kawasan ini juga lahan gambut," kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Hadi Jatmiko, kemarin. Hingga kini belum ada gangguan kabut asap di Sumsel. Namun, tingginya jumlah titik panas menunjukkan penanggulangan kebakaran belum membuahkan hasil. Pada Juni dan Juli 2014, rata-rata titik panas di Sumsel 50-60 titik per hari. Begitu juga yang terjadi di Kalteng. Kendati sejumlah titik panas muncul, jarak pandang di sejumlah daerah masih normal, yaitu di atas 7 kilometer hingga di atas 10 kilometer. "Jarak pandang di Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, dan Muara Teweh masih normal. Tidak mengganggu penerbangan," kata prakirawan Stasiun Meteorologi Palangkaraya, Roland Binery. Soal anggaran Dari Pontianak, Kalimantan Barat, dilaporkan, minimnya dana menjadi salah satu kendala penanggulangan kebakaran lahan. Bosman Hutahaean, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar menyatakan, saat ini BPBD tak punya anggaran khusus penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. "Kami masih menggunakan postur anggaran lama. Sudah kami usulkan ada perbaikan dari sisi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi tidak bisa," kata Bosman. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ketapang Maryanto mengatakan, pihaknya baru punya satu mobil pemadam buatan tahun 2010. "Informasinya, tahun 2016 baru dapat armada baru," ujarnya. Seminggu terakhir, kabut asap muncul malam hari di Pontianak, ibu kota Kalbar. Bahkan, dua hari terakhir, kabut asap masih tampak hingga pukul 08.00. Di Pekanbaru, Riau, musim kemarau menunjukkan gejala semakin parah. Awal Juli ini, peta hari tanpa hujan di sebagian besar wilayah Riau sudah memasuki tahap waspada. Jika tidak ada antisipasi dan penanggulangan serius, Riau akan memasuki fase bencana kebakaran lahan dan hutan. "Sebagian besar daerah di Riau tak dapat curah hujan 11-20 hari. Harus waspada karena mayoritas wilayah itu di kawasan lahan gambut," ujar Sugarin, Kepala Stasiun Meteorologi Pekanbaru. (IRE/DKA/ESA/SAH/PRA/BAY).............SUMBER, KOMPAS, JUMAT 3 JULI 2015, HALAMAN 13
SATWA DLINDUNGI : PENEGAKAN HUKUM DICEMASKAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN : SEBARAN API TERPANTAU DI AREA KONSESI
PENGELOLAAN AIR : PEMERINTAH DIMINTA TAATI KEPUTUSAN MK
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkunga Hidup
Peraturan Perundangan
Peraturan Menteri Pekerjaan...
Peraturan Menteri Pekerjaan...
Peraturan Menteri Pekerjaan...
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
DAERAH IMBUHAN AIR MATA AIR
Suatu tempat berlangsungnya proses pengimbuhan air tanah, yang kemudian mengalir, dan muncul ke permukaan sebagai mata air
Guest User
Member User
Total User
Hits21995521 Hits
Today2999 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!