Senin, 26 Januari 2015
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun.      SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN EMIL SALIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP , DISINI ANDA DAPAT MENDOWNLOAD PERATURAN LINGKUNGAN SEBANYAK 2215 DALAM VERSI INDONESIA DAN INGGRIS, BUKU SEBANYAK 1006, LAPORAN SLHD SEBANYAK 450 BUKU, KLIPING SEBANYAK 2676 INFORMAS      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Senin, 26 Januari 2015
Warga Desa Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, hingga kini masih khawatir menggunakan air Sungai Dumagin. Sungai itu diduga tercemar limbah tambang emas dari perusahaan PT J Resources Bolaang Mongondow, yang mengakibatkan ribuan ekor ikan mati November tahun lalu. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Sulawesi Utara Edwin Silangen mengatakan hal itu setelah menerima kunjungan belasan anggota DPRD Bolaang Mongondow Selatan, di Manado, Kamis (22/1). Menurut dia, kekhawatiran warga akibat belum terbitnya hasil penelitian BPLH Sulut dari salah satu laboratorium di Manado. ”Kami sudah sampaikan penelitian masih berlangsung, terutama penelitian obyek ikan yang mati. Penelitian membutuhkan waktu lama,” katanya. Masyarakat mempertanyakan lamanya penelitian pencemaran Sungai Dumagin, yang telah memakan waktu hampir tiga bulan. Hal itu memunculkan pro-kontra di masyarakat. Warga waspada Abdulah Achmad, warga Dumagin, mengungkapkan, saat ini warga mewaspadai pemakaian air sungai untuk masak dan minum. Karena itu, air sungai hanya dipakai untuk mencuci pakaian. Sebelumnya, air Sungai Dumagin menjadi andalan kehidupan masyarakat setempat. Menurut Abdullah, warga tidak yakin dengan hasil penelitian BPLH Bolaang Mongondow Selatan yang merilis ke masyarakat bahwa Sungai Dumagin tidak tercemar limbah tambang. Penelitian itu dilakukan seminggu setelah ditemukan ikan mati. Bupati Bolaang Mongondow Selatan Herson Mayulu berulang kali mengunjungi Dumagin dan berdialog dengan masyarakat untuk meyakinkan bahwa Sungai Dumagin bersih dari pencemaran sianida dan merkuri, zat kimia yang biasa dipakai perusahaan tambang emas itu. ”Jika ada lembaga lain telah mengambil sampel air dan diuji ke laboratorium, silakan. Kami juga masih menunggu hasil uji dari BPLH Sulut,” kata Mayulu. Bupati mengimbau masyarakat dapat menahan diri dan tidak terpengaruh isu-isu negatif. Protes warga Dumagin atas kehadiran pertambangan emas di wilayahnya terus berlangsung. Warga beberapa kali meminta Pemkab Bolaang Mongondow Selatan menghentikan sementara aktivitas tambang emas PT JRBM, hingga diumumkannya hasil penelitian pencemaran oleh BPLH Sulut. (ZAL)............SUMBER KOMPAS, SENIN 26 JANUARI 2015, HALAMAN 24
Senin, 26 Januari 2015
Pengajuan banding oleh Pemerintah Kota Samarinda ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dibalas warga pemerhati lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat dengan mengajukan kontra memori banding. Pemerintah kota dianggap berkelit dari tanggung jawab kerusakan lingkungan. ”Ketika Pemkot Samarinda mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dua pekan lalu, berarti menolak putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Juli 2014. Pemkot lepas tangan dari tanggung jawab,” ujar Merah Johansyah, juru bicara Gerakan Samarinda Menggugat, Minggu (25/1). Putusan sidang di PN Samarinda 16 Juli 2014 memenangkan tuntutan Gerakan Samarinda Menggugat. Pihak yang digugat ada lima, yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, DPRD Samarinda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu Jero Wacik, serta Menteri Lingkungan Hidup saat itu Balthasar Kambuaya. Lima pihak itu dianggap lalai menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan PN Samarinda mengharuskan mereka merumuskan kembali kebijakan pertambangan batubara. Kebijakan itu meliputi evaluasi izin, pengawasan reklamasi, perbaikan fungsi lingkungan hidup, serta melindungi lahan pangan dan perikanan dari pencemaran tambang. ”Memang itu hanya gugatan perdata, tanpa sanksi material atau pidana. Namun, putusan PN Samarinda penting karena menjadi salah satu peneguhan bahwa gugatan warga negara diakui. Karena itu, kami heran ketika pemkot mengajukan banding,” ujar Merah. Begitu putusan ditetapkan PN Samarinda, 14 hari kemudian Pemkot Samarinda menyatakan sikap banding. Lalu dua pekan lalu, pemkot melanjutkan sikap dengan mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim. Adapun empat pihak lain yang juga digugat belum memberikan respons. ”Bayangkan, 71 persen luas Samarinda dikapling tambang, kota sering banjir, dan tiga tahun terakhir sudah sembilan anak tewas tercebur kolam bekas tambang dari perusahaan yang melalaikan kewajiban. Apakah menunggu sampai selusin anak tewas tercebur?” kata Merah. Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail, mengutarakan, wajar ketika pemkot mengajukan memori banding. ”Ini untuk menjernihkan situasi dan melihat mana hal faktual dan mana tidak,” katanya. Tidak ada niat pemkot menepikan keputusan PN Samarinda. Namun, menurut Nusyirwan, perlu juga dipahami bahwa kerusakan alam di Samarinda disebabkan ketidaktertiban perusahaan tambang. Di sisi lain, ada keterbatasan Pemkot untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Kabag Humas Pemprov Kaltim Imanuddin menyatakan, putusan PN Samarinda dianggap sebagai penyelesaian. (PRA)............SUMBER KOMPAS, SENIN 26 JANUARI 2015, HALAMAN 22
TATA KELOLA : PELEMAHAN KPK BAHAYAKABN SUMBER DAYA ALAM
REKLAMASI KAWASAN : ADA BERDERET TANYA DARI BENOA
JALAK BALI DAN JALAK JAWA DITANGKARKAN DI SINGAPURA
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Environmental Management...
Kementerian Lingkungan Hidup...
Kementerian Lingkungan Hidup
Peraturan Perundangan
Undang-undang
Peraturan Menteri Perhubungan
Keputusan Menteri Lingkungan...
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
Accession
Tindakan dimana suatu Negara menjadi Fihak dalam suatu perjanjian
yang telah dinegosiasikan dan ditandatangani oleh Negara-negara
lainnya; mempunyai efek legal yang sama dengan ratifikasi.
Guest User
Member User
Total User
Hits21625992 Hits
Today880 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!