Senin, 24 November 2014
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 50.000,-/tahun.      SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN EMIL SALIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP , DISINI ANDA DAPAT MENDOWNLOAD PERATURAN LINGKUNGAN SEBANYAK 2215 DALAM VERSI INDONESIA DAN INGGRIS, BUKU SEBANYAK 1006, LAPORAN SLHD SEBANYAK 450 BUKU, KLIPING SEBANYAK 2676 INFORMAS      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Senin, 24 November 2014
MANTAN presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan penghargaan Champions of the Earth di bidang policy leadership 2014 dari The United Nations Environment Programme (UNEP), lembaga PBB yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Penghargaan tersebut diberikan atas berbagai upaya positif SBY dalam memajukan pelestarian lingkungan. Demikian berita tersebut disampaikan Kedutaan Indonesia di Washington, Sabtu (22/11). Laporan dari kedutaan menyebutkan penganugerahan penghargaan yang diadakan di Washington DC, pada 19 November 2014, dihadiri sekitar 200 undangan yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia antara lain Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Direktur Eksekutif UNEP Achim Steiner. Lantaran SBY berhalangan hadir, penerimaan anugerah penghargaan diwakilkan kepada putranya, Mayor Agus Yudhoyono yang kebetulan sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Dalam sambutan yang disampaikan melalui pesan video, SBY memohon maaf tidak dapat hadir dalam acara penganugerahan penghargaan karena harus memimpin pertemuan Global Green Growth Institute (GGGI) di Seoul, Korea Selatan dalam kapasitas sebagai GGGI Assembly President dan Council Chair. “Saat memimpin Indonesia, kebijakan pro-environment merupakan salah satu pilar pembangunan bersama dengan pro-growth, pro-poor, dan pro-jobs,“ sebut SBY dalam video yang diunggahnya di media sosial. Sejumlah langkah konkret pemerintah bagi pelestarian lingkungan hidup, kata SBY, antara lain ditunjukan dengan adanya moratorium untuk melindungi hutan, perlindungan terumbu karang, dan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. SBY juga mengingatkan pentingnya peningkatan kerja sama internasional untuk menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup global termasuk dalam merumuskan kesepakatan internasional mengenai perubahan iklim. Dia juga berterima kasih kepada semua pihak dan masyarakat Indonesia yang telah mendukung Indonesia dalam menjalankan program-program pada bidang lingkungan hidup...SUMBER, MEDIA INDONESIA, SENIN 25 NOVEMBER 2014, HAL. 25
Senin, 24 November 2014
Kewenangan atas kawasan hutan yang dipegang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dikaji ulang. Sebab, kewenangan atas suatu kawasan tak bisa dipisahkan dengan masalah tata ruang kawasan itu. Jika kedua urusan itu dipisahkan, persoalan konflik tenurial kehutanan tak akan kunjung selesai. Demikian dikemukakan Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga pakar pengembangan kawasan Ernan Rustiandi dan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan saat dihubungi dari Jakarta, akhir pekan lalu. Kini, urusan penguasaan, kepemilikan tanah, dan pemanfaatannya berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namun, yang jadi urusan kementerian itu hanya tanah atau kawasan, bukan hutan. Untuk kawasan hutan, yang luasnya sekitar 67 persen dari luas daratan Indonesia, kewenangan dipegang Kementerian Kehutanan. ”Undang-Undang Kehutanan menjadi UU sektoral yang amat kuat dan dominan, yang disebut lex specialis. Artinya, hal-hal terkait keagrariaan dan tata ruang di kawasan hutan diatur undang-undang sendiri, bukan UU Agraria,” tutur Ernan. Menurut Abdon, pengelolaan kawasan hutan sebaiknya dikembalikan ke kementerian yang mengurus agraria karena tata ruang tak bisa dipisahkan antara daerah hutan dan non-hutan. Menjadi tak logis jika Kementerian Agraria hanya mengurus 33 persen luas daratan Indonesia. ”Apa yang mau diatur, mayoritas ditentukan kehutanan,” ujarnya. Selesaikan krisis Kini, lanjut Abdon, ada tiga krisis di kehutanan, yang ditandai dengan fenomena korupsi, konflik, serta deforestasi dan degradasi lahan secara masif. Jika urusan kawasan hutan tak diserahkan ke kementerian yang mengurus agraria, masalah tenurial atau lahan tak akan selesai. ”Karena tak bisa diselesaikan dengan UU Kehutanan saja,” kata Abdon. Dalam UU Kehutanan, tak ada klausul tentang konflik tenurial yang kompleks seperti sekarang, yakni melibatkan masyarakat adat, masyarakat lokal, pengusaha, dan pemerintah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan kepada Kompas, Jumat (7/11), mengatakan, pihaknya memiliki komitmen bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan hak-hak ulayat masyarakat adat. Pola yang akan dikembangkan adalah tumpang sari. ”Tak ada dalam hidup ini pilihan hanya untuk masyarakat adat atau pengusaha atau yang lain,” ujarnya. Dengan cara pandang sama bahwa hutan bagi hidup dan penghidupan, ”Jangan hanya pengakuan pada hak penghidupan satu pihak, yang lain tak diberi,” kata Ferry. Karena itu, keputusan harus dilandaskan riwayat dan gambaran sehingga hak-hak bisa diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Jangan ada kelompok mengklaim sebagai masyarakat adat, atau diadat-adatkan. Tak hanya berdasar selembar surat agar tak ada keraguan, katanya. (ISW).............SUMBER, KOMPAS, SENIN 24 NOPEMBER 2014, HALAMAN 14
PEMERINTAH PETAKAN LOKASI PENGOLAHAN LIMBAH B3
PELEBURAN KEMENTERIAN LHK SELESAI DUA BULAN
PABRIK SEMEN : MAJELIS HAKIM PTUN SEMARANG DIROMBAK
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kementerian Lingkungan Hidup...
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Peraturan Perundangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Menteri Negara...
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
ZONE PEMBUANGAN
Zone tertentu yang digunakan sebagai tempat dan wadah buangan dalam bentuk padat atau cair.
Guest User
Member User
Total User
Hits21500661 Hits
Today1125 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!