Sabtu, 28 Maret 2015
Full teks Content E-Book dalam format file .pdf, dapat diunduh jika anda terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan premium dengan biaya keanggotaan sebesar Rp. 100.000,-/tahun.      SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN EMIL SALIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP , DISINI ANDA DAPAT MENDOWNLOAD PERATURAN LINGKUNGAN SEBANYAK 2215 DALAM VERSI INDONESIA DAN INGGRIS, BUKU SEBANYAK 1006, LAPORAN SLHD SEBANYAK 450 BUKU, KLIPING SEBANYAK 2676 INFORMAS      
Cari di Bagian :
Tahun :
Katalog Perpustakaan
Info Buku Terbaru
Lihat saran-saran ataupun informasi yang pernah anda kirim ke kami? Dapat dilihat disini!. Atau jika anda Memiliki saran-saran atau tanggapan atas pelayanan Perpustakaan Emil Salim ini? Klik Disini!
Kami Baca Untuk Anda
Jumat, 27 Maret 2015
Sejumlah organisasi masyarakat sipil masih berharap Presiden Joko Widodo memperpanjang dan memperkuat moratorium izin baru kehutanan. Tanpa itu, moratorium akan menyebabkan deforestasi 5,7 juta hektar.Analisis spasial itu dipaparkan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, Kamis (26/3), di Jakarta. Beberapa desakan penguatan di antaranya penghilangan pengecualian moratorium pada perpanjangan izin dan izin yang berproses, peninjauan ulang legalitas dan lokasi perizinan, pencapaian resolusi konflik sosial dan satwa, hingga memperluas cakupan moratorium bukan hanya pada hutan alam primer dan gambut.Pengampanye Politik Hutan Greenpeace Indonesia, M Teguh Surya, menjelaskan, deforestasi 5,7 juta hektar bersumber dari konflik konsesi dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) revisi VII. Tumpang tindih itu pada izin bisnis kayu, hutan tanaman industri, pertambangan, dan perkebunan.Seperti diberitakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memastikan pemerintah akan memperpanjang moratorium (Kompas, 24/3). Namun, perpanjangan itu tanpa penguatan.Penghentian sementara izin baru kehutanan berlaku sejak Inpres No 10/2011. Dua hari setelah inpres berakhir, ketika itu Presiden Yudhoyono menerbitkan Inpres No 6/2013 yang memberlakukan moratorium kembali hingga dua tahun atau 13 Mei 2015.Inpres menginstruksikan Kementerian Kehutanan (kini Kementerian LHK) menerbitkan PIPPIB. Pada PIPPIB revisi VII, luas moratorium 64 juta hektar, yang terdiri dari hutan primer (APL dan HP) serta hutan konservasi dan hutan lindung 59 juta ha dan lahan gambut 5 juta ha.Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Hadi Daryanto mengatakan, penguatan moratorium dilakukan pada level teknis. Kini, disusun tim peninjauan ulang perizinan melibatkan pakar. "Penguatan dilakukan Menteri LHK, tidak perlu dalam inpres," katanya.Muhamad Kosar, pengampanye Forest Watch Indonesia, berharap Presiden Jokowi belajar dari pelaksanaan moratorium. "Analisis kami, deforestasi 1,1 juta hektar masih terjadi di PIPPIB. Di luar wilayah moratorium ada 38,2 juta hektar hutan alam belum diperhitungkan," ujarnya.Penguatan moratorium dipahami koalisi sebagai janji dan komitmen Presiden saat "blusukan asap" 26-27 November 2014 di Riau. Selain berkomitmen melanjutkan moratorium, Presiden juga minta Menteri LHK meninjau kembali izin perusahaan monokultur. Bahkan, ia memerintahkan mencabut izin bermasalah. "Presiden telah mengumumkan komitmen kuat. Beliau bertanggung jawab bersama menterinya untuk memastikan komitmen politik yang dideklarasikan itu diterjemahkan dalam kebijakan," kata Teguh Surya.Koalisi mendorong Presiden mendasarkan penguatan moratorium melalui peraturan presiden, bukan inpres. Itu agar pelaksanaan moratorium berdampak baik karena punya dasar hukum yang lebih kuat dan ada sanksi jika tak dilaksanakan. "Jangan sekadar copy-paste seperti Inpres No 6/2013 dengan Inpres No 10/2011. Perbaiki strategi penyempurnaan tata kelola kehutanan," kata Sisilia Nurmala Dewi, anggota koalisi...SUMBER, KOMPAS, JUMAT, 27 MARET 2014
Jumat, 27 Maret 2015
Di dekat pantai terpasang papan peringatan bertuliskan "Terumbu karang, dilarang mendekat". Areal itu dianggap "suci" oleh warga Pulau Tidung. Wisatawan yang gemar snorkeling di Pulau Tidung tidak boleh menjamah lokasi tersebut. Fauzi, nakhoda kapal cepat, menuturkan, tidak sembarang orang boleh mendekat apalagi berada di perairan itu. Dia tidak membuang jangkar, tetapi mengikat kapal ke tonjolan beton di dasar perairan. Sisi selatan Pulau Tidung Kecil merupakan salah satu lokasi konservasi terumbu karang atau dikenal sebagai kebun karang. Usia karang di situ terbilang muda, baru tiga tahun, sehingga sebisa mungkin segala ancaman terhadap kelangsungan hidupnya dijauhkan. Terumbu karang yang indah di sekitar perairan Pulau Tidung yang biru jernih memang menjadi daya tarik utama wisatawan di pulau tersebut. Namun, seperti bumerang, daya tarik itu pun berbalik menjadi ancaman. Tak sedikit terumbu karang yang rusak akibat terkena jangkar yang dibuang kapal-kapal yang mengantarkan wisatawan untuk snorkeling. Pada akhir pekan, Pulau Tidung seluas 50,13 hektar ramai dikunjungi wisatawan. Jumlahnya bisa mencapai 2.000-3.000 orang. Sebagian besar wisatawan melakukan kegiatan wisata air, terutama snorkeling. Belum lagi eksploitasi karang yang telah lama terjadi oleh warga sekitar yang memanfaatkannya sebagai fondasi bangunan rumah. Ditambah dengan aktivitas nelayan menangkap ikan yang secara sengaja atau tak sengaja merusak terumbu karang. Melihat kerusakan itu, Suhardi alias Erik (53), seorang warga Pulau Tidung, mulai menyadari bahwa sesuatu harus dilakukan jika dia ingin kehidupan anak cucunya kelak tetap terjamin. Suhardi menuturkan, kesadaran itu muncul karena dia dulu termasuk salah satu pelaku perusakan karang untuk menangkap ikan. "Karang inilah yang menjadi fondasi pulau kami. Tanpa terumbu karang, sudah hancur pulau ini. Karang menahan abrasi dan menjadi rumah bagi ikan yang menghidupi kami," ujarnya. Bersama sekitar 20 warga Pulau Tidung yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Erik mulai merintis konservasi terumbu karang sejak sekitar lima tahun lalu. Saat ini ada empat lokasi konservasi terumbu karang di Pulau Tidung dan sekitarnya, yaitu kebun karang di selatan Pulau Tidung Kecil, Pulau Payung Kecil, areal perlindungan laut di utara Pulau Tidung Besar, dan di sekitar Jembatan Cinta yang merupakan ikon wisata Pulau Tidung...SUMBER, KOMPAS, JUMAT, 27 MARET 2015
KEMENTERIAN LHK TUKAR KAWASAN HUTAN
LIMA KECAMATAN TERENDAM AIR BAH
HUTAN SUMATERA KIAN TERANCAM PERAMBAH
Dokumen AMDAL
Asia Petroleum Development...
Asia Petroleum Development...
Indorama Synthetics Tbk.
Pustaka Digital
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Peraturan Perundangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Provinsi
SLHD
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Bali
Bapedalda Riau
Direktori Lingkungan Hidup
Ilmu dan Teknologi Institusi dan Perorangan
Kawasan Kegiatan
Komputer dan Internet Masyarakat dan Budaya
Anak, Etika, Gender ...
Perubahan Iklim dan Alam Sumber Daya Alam
Air, Energi, Fauna ...
EKOREGION

Wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Guest User
Member User
Total User
Hits21730769 Hits
Today521 Hits
Hak Cipta © 2008 - 2013 Kementerian Lingkungan Hidup, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, Gedung A, Lt.1 Telp : 021-85907286
Jika komputer anda tidak tersedia
aplikasi Adobe Reader,
Klik disini untuk Mengunduh/Download!